Sejumlah mahasiswa dari kelompok HMI terlibat bentrok dengan pihak kepolisian saat berdemo di depan Istana Negara, Jakarta, 4 November 2016. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mempertanyakan penangkapan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pascademonstrasi 4 November 2016. Menurut dia, polisi harus menjelaskan dasar penangkapannya.
"Apa sesuai dengan protap (prosedur tetap)? Dan kenapa kepolisian tidak memanggil lebih dulu," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Selasa, 8 November 2016.
Politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini berpendapat, para aktivis HMI itu bukan pelaku kriminal yang sama seperti penjahat kasus terorisme atau narkotik. Mereka, ucap Fadli, hadir dalam Aksi Bela Islam II untuk menyampaikan pendapat atas lambatnya proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama.
Fadli meminta polisi mengusut lebih dulu siapa provokator dan yang memulai keributan dalam demonstrasi itu. "Juga siapa yang memerintahkan lontaran gas air mata, apakah sudah sesuai dengan prosedur penanganan," ujarnya.
Ia meminta kepolisian bersikap profesional dan tidak berlebihan terhadap aktivis HMI. Ia menuturkan HMI adalah organisasi mahasiswa terpandang dan telah melahirkan banyak pemimpin bangsa.
Penangkapan lima kader HMI yang tak proporsional dikhawatirkan akan semakin memperkeruh suasana. "Sebab, cara-cara yang dilaksanakan dianggap kurang wajar, dilakukan tengah malam, seperti operasi penangkapan PKI pada masa lalu," ucapnya.
Selain itu, kata dia, sikap penegak hukum ini akan memperkuat dugaan bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. "Ini bisa dilihat sebagai upaya mengebiri sikap kritis masyarakat terhadap kasus Basuki alias Ahok," ujar Fadli.
Fadli juga mempertanyakan tindakan kepolisian yang cepat menangkap kader HMI, padahal kasusnya baru terjadi beberapa hari. Di sisi lain, kepolisian lambat dalam menangkap Ahok, meskipun bukti dan saksi ahli sudah lengkap semua. "Malah kini dipertontonkan transparansi kebodohan soal bahasa," tuturnya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
