TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, mengatakan pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah permasalahan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Misbakhun, koordinasi yang menyeluruh itu perlu dilakukan dalam rangka menciptakan iklim investasi yang sehat.
"Jangan sampai, implementasi di bawah mengalami distorsi. Jangan sampai, upaya pemerintah yang serius berhenti di salah satu lembaga yang berada di luar kendali pemerintah. Ini masalah akut yang harus dicari jalan keluarnya karena akan mengganggu iklim investasi," kata Misbakhun dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu, 22 Oktober 2016.
Menurut Misbakhun, implementasi kebijakan pemerintah di daerah tergantung pada kepala daerah. "Kalau kepala daerah tidak bisa mensinkronkan visi-misinya dengan visi-misi nasional, akan timbulkan permasalahan. Ini bagian dari koordinasi yang perlu diselesaikan. Saya yakin, dengan politik anggaran, komunikasi akan terjalin dan terbangun pemahaman itu," ucapnya.
Politikus dari Partai Golkar itu menilai, apabila kebijakan pemerintah dalam menggenjot investasi terimplementasi dengan baik, masyarakatlah yang akan merasakan langsung manfaatnya. "Dengan banyaknya investasi, lapangan kerja tercipta, daya beli masyarakat meningkat, dan perekonomian akan tumbuh," ujar Misbakhun.
Namun, menurut Misbakhun, membangun iklim investasi yang sehat bukanlah sebuah usaha yang mudah. Terdapat masalah-masalah kultural dan struktural yang harus terlebih dahulu dibenahi. "Upaya pemerintah memperkuat BUMN dengan penyertaan modal negara merupakan salah satu komitmen untuk membangun iklim investasi di Indonesia," katanya.
