Demo Ribuan Mahasiswa dari Organisasi Kemahasiswaan HMI, PMKRI, GMKI, PMII,IMM,KAMMI, HIKMAHBUDI, LMND, HIMMAH, PII, KMHDI yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Indonesia Menyampaikan manifesto terkait 2 tahun pemerintahan Jokowi-Jk, 20 Agustus 2016 di Jakarta. Foto: Istimewa
TEMPO.CO, Jakarta - Aliansi Mahasiswa Indonesia menyampaikan manifesto terkait 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Manifesto Aliansi Mahasiswa Indonesia tersebut merupakan hasil simposium mengevaluasi 2 tahun Pemerintahan Jokowi-Jk yang dilaksanakan pada Rabu, 19 Oktober 2016 di Margasiswa PMKRI, Jl. Sam Ratulangie, Nomor 1. Menteng, Jakarta.
Manifesto dibacakan oleh Ketua Pengurus Besar PMII Aminudin Ma'Ruf didampingi Ketua HMI Mulyadi P Tamsir dan Ketua PP PMKRI Angelo Wake Kako. Berikut isi Manifesto Aliansi Mahasiswa Indonesia yang disampaikan di depan Istana Negara.
1. Mendorong pembangunan nasional yang merata dengan memperhatikan daerah terpencil dan terdepan serta mengutamakan pendayagunaan sumber daya dalam negeri.
2. Mendesak pengembangan industri pangan strategis demi terwujudnya kedaulatan pangan di Indonesia. Mendorong penguatan industri dalam negeri yang berorientasi nilai tambah di segala sektor. Reformasi BUMN agar menjadi pendorong utama pembangunan ekonomi nasional.
3. Wujudkan kemandirian energi, mengembangkan energi terbarukan, dan hentikan ekspor bahan material mentah dari bumi Indonesia. Hentikan proyek reklamasi yang mengganggu keseimbangan ekologi dan sosial.
4. Perkuat industri pertahanan dalam negeri, mendorong konsep pertahanan dan keamanan berbasis human security, menolak wacana kembalinya dwi fungsi TNI, ciptakan aparat keamanan yang professional.
5. Menciptakan Pendidikan berkualitas dan aplikatif yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan mencetak sumber daya manusia indonesia yang berkarakter, dan berdaya saing global.
6. Membangun solidaritas nasional guna menghadapi ancaman budaya yang merusak nilai nilai Pancasila.
7. Mendorong kebijakan pemerintah yang pro poor untuk menekan kesenjangan ekonomi agar tercipta keadilan sosial dan stabilitas di masyarakat.
8. Menolak praktik penegakan hukum yang tebang pilih dan penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan, serta menuntut segera diselesaikannya kasus-kasus besar yang jalan ditempat.
9. Pengelolaan pemerintahan berbasis good governance dan clean government. Menolak segala bentuk intervensi asing terhadap kedaulatan politik Indonesia.
