Sejumlah aktivis Malang Corruption Watch (MCV) serta sejumlah siswa SMP menempelkan sejumlah poster bergambarkan Munir dan presiden SBY di tubuhnya saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Alun-alun Kota Batu, Jawa Timur, 6-9, 2012. TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan seseorang yang seharusnya bertanggung jawab atas hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir ialah Susilo Bambang Yudhoyono.
Ia beralasan, SBY tengah menjabat sebagai Presiden kala itu. "TPF dibentuk dan bekerja untuk SBY pada 2005," kata Bonar Tigor melalui keterangan tertulisnya, Senin, 17 Oktober 2016.
Menurut Bonar Tigor, SBY memiliki tanggung jawab moral dan kewajiban hukum untuk menindak lanjuti rekomendasi laporam akhir TPF selama dua periode masa jabatannya. "SBY tidak melakukan apa pun dan bahkan tidak merawat laporan tersebut," katanya.
Bonar Tigor menambahkan, SBY memiliki kewajiban menjelaskan keberadaan dokumen itu dan memastikan pemerintahan Jokowi memiliki akses atas laporan kerja TPF, sehingga Jokowi bisa menuntaskannya. "Mantan Mensesneg Yusril Ihza sudah menyampaikan bahwa SBY tidak memberi mandat apa pun atas dikumen laporan TPF tersebut. Hanya pada SBY kita bisa mendapat penjelasan soal keberadaan dokumen tersebut," ujarnya menjelaskan.
Komisi Informasi Publik (KIP) sebelumnya memenangkan gugatan Kontras dan LBH Jakarta serta keluarga aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib. Gugatan itu ingin pemerintah membuka data laporan akhir TPF ke publik pada 10 Oktober lalu. Tujuannya, agar penyelesaian perkara itu bisa berlanjut mengingat masih banyaknya figur atau unsur yang belum tersentuh di balik tewasnya Munir.
Kementerian Sekretaris Negara menyatakan melalui situs resminya bahwa pihaknya tidak memiliki, menguasai, maupun mengetahui keberadaan laporan akhir TPF Kasus Munir tersebut. “Perlu kami sampaikan, bahwa Kemensetneg tidak memiliki, menguasai, dan mengetahui keberadaan dokumen Laporan Akhir Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir (Laporan TPF),” kata Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kemensetneg Masrokhan dalam siaran persnya, Selasa, 11 Oktober 2016.
Masrokhan juga menyampaikan bahwa sesungguhnya putusan tersebut tidak mengharuskan KIP untuk membuka data TPF Munir. Sebab, putusan KIP hanya mengharuskan data itu dibuka apabila ditemukan. Sedangkan Kemensetneg sendiri tidak mengetahui ataupun menguasai data tersebut sebagaimana diungkapkan di persidangan KIP.
“Jadi Kemensetneg tidak mungkin mengumumkan Laporan TPF yang tidak dikuasainya,” ujar Masrokhan.
