Dibidani Tommy Soeharto, Partai Berkarya Resmi Jadi Partai  

Reporter

Senin, 17 Oktober 2016 19:19 WIB

Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto mendatangi Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, 15 September 2016. Tempo/Angelina Anjar Sawitri

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan Partai Berkarya yang dicetuskan putra Presiden RI kedua Soeharto, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. "Pada Senin, 17 Oktober 2016, Partai Berkarya sudah berbadan hukum dan sah sebagai partai politik sesuai SK Menkumham Nomor: M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2016," ujar Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang dalam konferensi pers di Jakarta, Senin petang, 17 Oktober 2016.

SK itu berisi tentang pengesahan Partai Berkarya beserta susunan pengurus DPP Partai Berkarya periode 2016-2021. "SK pengakuan Partai Berkarya sudah ditandatangani Menteri Hukum dan HAM sejak 13 Oktober 2016," kata Badaruddin.

Dia menjelaskan, Partai Berkarya merupakan hasil penggabungan Partai Nasional Republik dan Partai Beringin Karya. Partai ini turut dibidani Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang menjabat Ketua Dewan Pembina.

Selain Tommy, turut tampil nama mantan politikus Partai NasDem yang pernah menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, yang ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Berkarya. Partai Berkarya dipimpin Ketua Umum Neneng A. Tutty, Wakil Ketua Umum Yockie Hutagalung, dan Sekjen Badaruddin Andi Picunang.

Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, dengan disahkannya badan hukum Partai Berkarya oleh Menteri Hukum dan HAM, maka pihaknya siap bekerja dan berjuang memenuhi persyaratan verifikasi Komisi Pemilihan Umum guna bisa mengikuti Pemilu 2019. "Kami akan segera bekerja untuk memenuhi persyaratan verifikasi KPU di mana kami harus menyiapkan ini semua," kata Tedjo. Tedjo juga mengatakan pihaknya akan segera menggelar musyawarah nasional selambatnya akhir 2016 guna melihat kembali anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Berkarya Yockie Hutagalung mengemukakan ada harapan dari para pengurus agar Tommy Soeharto dipilih menjadi Ketua Umum Partai Berkarya dalam munas mendatang. "Karena partai ini butuh seorang komandan. Tentu ada harapan agar beliau menjadi Ketua Umum Partai Berkarya," tutur Yockie. *

ANTARA






Advertising
Advertising

Berita terkait

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

1 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

3 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

28 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

28 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

34 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

36 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

37 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

38 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

38 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

39 hari lalu

Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya