Polisi Bakal Pantau Politik Uang pada Pilkada Serentak 2017

Reporter

Editor

Budi Riza

Kamis, 13 Oktober 2016 23:00 WIB

KPUD DKI Jakarta mengumumkan ketiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, lolos persyaratan medis dan bebas narkotika, di Gedung KPUD DKI Jakarta, 1 Oktober 2016. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, membuka kegiatan "Pelatihan Penyidikan dan Sistem Laporan Tindak Pidana Pemilihan Tahun 2017" di Aula Bareskrim, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Oktober 2016.


Peserta pelatihan sebanyak sekitar 370 polisi reserse dari kantor kepolisan daerah dan kepolisan resor di Indonesia, yang daerah asalnya mengikuti pemilihan kepala daerah 2017.

Para polisi ini akan turut mengamankan pilkada bersama-sama dengan Badan Pengawas Pemilu dan jaksa. Ari Dono memberikan pesan kepada para polisi itu. Dia meminta mereka mewaspadai politik uang, yang kerap terjadi dalam pemilihan umum.


"Penyidik Polri jangan ikut masuk dalam permainan money politic pasangan calon. Pegang teguh kebenaran materil," ujar Ari. Dia menyampaikan pesan Kepala Polri bahwa polisi tidak boleh sekali-kali melibatkan diri dalam politik praktis.

Ari juga mengingatkan para polisi untuk bersikap netral. Dia memberi pesan kepada polisi agar selalu mempedomani aturan hukum. "Betul-betul dibaca (undang-undang), jangan menunggu ada kejadian baru dicari aturannya," ujar dia. "Pada saat duduk di Sentra Gakkumdu, baca undang-undang."

Dia juga menghimbau para reserse mengadakan pertemuan secara rutin dengan pengawas pemilih, penyidik, dan jaksa. "Terus tingkatkan sinergitas dalam forum Sentra Gakkumdu," kata dia. Ari juga meminta polisi melaporkan setiap perkembangan dan kejadian-kejadian dengan memanfaatkan sistem online yang telah tersedia. Dia juga meminta penyidik lebih humanis.

Ari berharap tahapan pilkada 2017 lancar dan situasi keamanan kondusif. "Yang akhirnya terpilih kepala daerah yang memiliki integritas sebagaimana yang diharapkan bersama," kata Ari.

Dia menjelaskan pemilihan kepala daerah serentak di tahap kedua ini terdiri dari 110 daerah pemilihan. Daerah itu antara lain 7 daerah pemilihan tingkat provinsi, 76 kabupaten, dan 18 daerah tingkat kota.

REZKI ALVIONITASARI

Berita terkait

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

12 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

13 hari lalu

Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

40 hari lalu

AHY Buka Suara Soal Pemilu 2024, dari Alasan Gabung dengan Prabowo hingga Politik Uang

AHY mengklaim dia sudah berdiskusi dengan Prabowo Subianto mengenai maraknya politik uang di Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

40 hari lalu

Suara Demokrat Turun, AHY Sebut Politik Uang di Pemilu 2024 Paling Ugal-Ugalan

AHY berharap praktik politik uang bisa segera dihapuskan. Jika politik uang masih ada, biaya politik akan tetap tinggi.

Baca Selengkapnya

Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

43 hari lalu

Alasan KPK Sarankan Pembagian Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024

Jokowi mengatakan pemerintah akan memantau ketersediaan anggaran untuk memastikan kelanjutan program bansos pangan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

56 hari lalu

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Periksa Pelapor dan Saksi dalam Dugaan Politik Uang Dua Caleg Partai Demokrat

56 hari lalu

Bawaslu Periksa Pelapor dan Saksi dalam Dugaan Politik Uang Dua Caleg Partai Demokrat

Dua caleg Partai Demokrat akan dipanggil dan diklarifikasi sebagai terlapor dugaan politik uang pada Jumat, 8 Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Kasus Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024, Perludem Minta Bawaslu Berani Usut

57 hari lalu

Kasus Dugaan Politik Uang di Pemilu 2024, Perludem Minta Bawaslu Berani Usut

Perludem menyatakan kasus itu dapat menjadi pembuktian keseriusan Bawaslu menggunakan kewenangan penindakan politik uang.

Baca Selengkapnya

Masuk 2 Laporan Resmi, Bawaslu Selidiki Dugaan Politik Uang Caleg DPR RI dari Golkar

23 Februari 2024

Masuk 2 Laporan Resmi, Bawaslu Selidiki Dugaan Politik Uang Caleg DPR RI dari Golkar

Bawaslu Kota Depok telah menerima dua laporan soal dugaan politik uang caleg DPR RI dari Partai Golkar.

Baca Selengkapnya

Jelang Pencoblosan, Bawaslu Terima Laporan Dugaan Politik Uang Bagi-bagi Rp 150 ribu

14 Februari 2024

Jelang Pencoblosan, Bawaslu Terima Laporan Dugaan Politik Uang Bagi-bagi Rp 150 ribu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik.

Baca Selengkapnya