TEMPO.CO, Jakarta - Rohaniwan Katolik, Romo Benny Susetyo, mengatakan penyelesaian masalah di Papua tidak bisa dilakukan melalui pendekatan pembangunan, melainkan dengan pendekatan kultural.

"Memang kami memberikan nilai positif bagi Pak Joko Widodo. Tapi ingat, pembangunan fisik tanpa pembangunan kultural akan sia-sia," kata Benny dalam konferensi pers “Solusi Tanah Papua Damai” di Graha Oikumene PGI, Jakarta, Rabu, 5 Oktober 2016.

Isu penyelesaian permasalahan hak asasi manusia Papua kembali menyeruak. Hal ini seiring dengan dibawanya isu tersebut ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-71. Beberapa negara di wilayah Pasifik meminta Indonesia mengakhiri permasalahan HAM tersebut. Negara tersebut di antaranya Kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshal, Tuvalu, dan Tonga.

Benny menganggap saat ini sebagai momentum Presiden Joko Widodo menyelesaikan permasalahan Papua. "Kalau Pak Joko Widodo bisa menyelesaikan hal ini, dia akan dikenang, karena saya rasa Pak Jokowi punya potensi berdialog dengan hati," ujarnya.

Pendekatan kultural, menurut Benny, bisa dilakukan seperti pada pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Ia menilai warga Papua sangat dekat dengan nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, untuk menjadikan mereka bagian dari NKRI, pemerintah perlu mengubah gaya pendekatannya menjadi pendekatan kultural.

Untuk itu, Benny menyatakan pemerintah perlu mengajak generasi muda berdialog. Pembangunan Papua tanah damai perlu dilakukan dengan meningkatkan kesadaran. Pendekatan keamanan harus ditinjau ulang serta pendekatan sosial ekonomi dan pendidikan harus ditingkatkan.

Untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua, kata dia, Jokowi perlu membentuk langsung tim rekonsiliasi. Tim ini, menurut Benny, haruslah berada di bawah perintah langsung Jokowi.

MAWARDAH NUR HANIFIYANI