TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah nonaktif Irman Gusman mengatakan penambahan kuota gula impor di Sumatera Barat bertujuan menambah pasokan di pasar. Sebab, kata dia, menjelang Lebaran, beberapa daerah di Sumatera Barat mengalami krisis gula.
Karena kekurangan gula, Irman melanjutkan, dia mengambil inisiatif menghubungi Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sedang melakukan operasi untuk menekan harga gula di pasar. "Saya bilang, sebagai wakil rakyat di sana (Sumatera Barat), agar harga gula kembali normal," ujarnya setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 4 Oktober 2016.
Namun Irman membantah meminta Bulog menggelontorkan kuota gula sesuai dengan keinginannya. Menurut Irman, dia hanya mengatakan ke Bulog bahwa Sumatera Barat kekurangan gula. "Sesuai tugas saya menyampaikan aspirasi daerah," katanya.
Hari ini Irman diperiksa sebagai saksi untuk Memi, istri Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto. Pengusaha gula itu diduga meminta Irman mempengaruhi Bulog untuk menambah kuota gula impor di Sumatera Barat.
Memi dicokok KPK saat berkunjung ke rumah Irman pada dinihari, 17 September 2016. Bersama suaminya, ia diduga memberikan uang Rp 100 juta terkait dengan penambahan kuota gula impor. Irman, Memi, dan Xaveriandy pun ditetapkan sebagai tersangka.
KPK menduga uang itu adalah bagian dari komisi atas jasa Irman karena membantu CV Semesta Berjaya memperoleh tambahan kuota distribusi gula dari Bulog. Kuota distribusi gula Sumatera Barat lebih dari 3.000 ton.
Irman mengatakan hubungannya dengan Memi sebatas hubungan kawan sesama pengusaha. Bahkan ia membantah berhubungan dengan Memi setelah ia mengabarkan kepada Bulog tentang krisis gula di Sumatera Barat. "Oh, tidak ada, tidak ada. Kuota ini hanya soal distribusi, apalagi suaminya saya enggak kenal," ucapnya.
Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti membenarkan telah ditelepon Irman ihwal kuota gula. Saat ditelepon pada 7 Juli lalu, Irman memperkenalkan Memi kepada Djarot. "Pak Irman bilang dia ada kenalan yang bisa dipercaya, namanya Memi," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Tim Pengkajian DPD. Dalam kasus ini, Djarot sudah pernah diperiksa KPK pada 29 September lalu.
