TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah pertemuan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin menyinggung isu pergantian kursi di lembaga legislatif tersebut. Menurut dia, perjumpaan itu hanya membicarakan masalah politik nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara agar bisa lebih baik lagi.
"Bicara bagaimana agar hubungan pemerintah dengan DPR lebih baik," ucap Kalla di kantornya, Jakarta, Senin, 3 Oktober 2016.
Karena tidak membahas isu seputar pergantian Ketua DPR, Kalla juga menyatakan tidak ada pembicaraan mengenai pemulihan nama baik Ketua Umum Golkar Setya Novanto. "Tidak. Saya tidak bicarakan (soal Setya Novanto)," ujarnya. Kalla juga enggan menanggapi lebih lanjut ihwal isu pergantian Ketua DPR. "Itu merupakan masalah di DPR," katanya.
Wacana pergantian Ketua DPR memanas setelah Novanto mendapatkan pemulihan nama baik dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Hal itu terkait dengan persidangan yang melibatkan Novanto, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin, dan pengusaha minyak Riza Chalid.
Baca: Ibu yang Mutilasi Anak Ternyata Istri Anggota Provos Polda Metro
Pelaksana tugas Ketua Fraksi Golkar Kahar Muzakir menuturkan meski nama Novanto telah dipulihkan MKD, belum tentu ia akan naik menjabat kembali sebagai Ketua DPR. Menurut dia, semua keputusan tersebut ada di tangan Novanto. "Apakah dia merasa perlu, mengingat kesibukannya sekarang," ucapnya.
Menurut Kahar, semenjak Novanto terpilih jadi Ketua Umum Golkar dia sudah tidak ada urusan lagi dengan jabatan Ketua DPR. "Yang dia urus, cuma memulihkan namanya," ucapnya.
Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, pemulihan nama baik untuk Setya Novanto merupakan hasil dari peninjauan kembali atas persidangan etik di MKD. Namun Sufmi membantah bila pemulihan nama baik itu dikaitkan dengan ingin kembalinya Novanto ke posisi Ketua DPR.
ADITYA BUDIMAN
Berita terkait
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
21 jam lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya