TEMPO Interaktif, Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis delapan tahun penjara Darianus Longguk Sitorus, Direktur Utama PT Torganda dalam kasus penguasaan lahan hutan tanpa izin di Padang Lawas, Sumatera Utara. Sitorus juga dikenai denda Rp5 milyar rupiah, subsider enam bulan kurungan. Selain itu majelis hakim juga memerintahkan lahan perkebunan kelapa sawit di Padang Lawas seluas 47 ribu hektare milik terdakwa untuk disita negara."Terdakwa terbukti menguasai lahan di Padang Lawas sejak 1998 tanpa izin dari Menteri Kehutanan," kata Ketua Majelis Hakim Andriani Nurdin,ketika membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (28/7).Menurut hakim, Sitorus menguasai lahan di Padang Lawas dengan menjadi bapak angkat Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan. Pada tahun 2002 koperasi ini mengajukan izin pengelolaan perkebunan kepala sawit di Padang Lawas. Departemen Kehutanan memberikan izin pengelolaan seluas 23 ribu hektare. Namun pada 2004 Menteri Kehutanan mencabut surat keputusan tersebut.Sutarto
Berita terkait
Bupati Solok Selatan Dipanggil Kejati Sumbar Dugaan Korupsi Lahan Hutan untuk Ditanami Sawit
7 jam lalu
Asisten Pidsus Kejati Sumbar Hadiman menjelaskan pemanggilan Bupati Solok Selatan itu terkait kasus dugaan korupsi penggunaan hutan negara tanpa izin.
Baca SelengkapnyaVietnam Buka Tur di Tengah Hutan Malam Hari, Apa Saja yang Bisa Dinikmati?
1 hari lalu
Cuc Phuong di Veitnam merupakan taman nasional tertua dan terbesar di Vietnam, banyak hal yang ditawarkan kepada wisatawan.
Baca SelengkapnyaGreenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi
6 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
7 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaGapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024
8 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.
Baca SelengkapnyaSawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu
8 hari lalu
Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca SelengkapnyaKebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan
8 hari lalu
Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan
8 hari lalu
Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.
Baca Selengkapnya12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
8 hari lalu
Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.
Baca Selengkapnya22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
8 hari lalu
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca Selengkapnya
