TEMPO.CO, Depok - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyinggung soal mahar politik saat berpidato di hadapan peserta sekolah calon kepala daerah. Mega menyindir Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang pernah menyebut-nyebut soal mahar bila maju lewat jalur politik.

Mega menolak partainya disebut suka meminta mahar kepada calon kepala daerah. "Apa pernah saya meminta uang dari kalian?" katanya di Wisma Kinasih, Depok, Selasa, 6 September 2016.

Mega bahkan mengatakan dirinya tidak segan memecat pengurus partainya bila terbukti meminta uang kepada calon kepala daerah. Jika ada uang yang diminta, dia
menjelaskan, hal tersebut untuk memfasilitasi saksi-saksi yang nanti mengawasi di tempat-tempat pemungutan suara.

Keluhan soal mahar politik di Partai PDIP sebelumnya pernah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pernyataan Ahok yang sangat anti partai karena sering dimintai mahar, kata Mega, menyakiti hatinya. "Pak Ahok, ngomong jangan begitu, dong," ucap Mega, masih dalam kata sambutannya.

Baca Juga: Soal Mahar, Megawati Tegur Ahok di Depan Kader PDIP

Mega meminta Ahok menyampaikan pula bahwa PDIP setengah mati saat mendukung dirinya dengan Joko Widodo dalam pemilihan Gubernur DKI 2012. "Ngomong juga dong saya (Ahok) dibayarin, setengah mati lho, 16 ribu saksi," tuturnya.

Maret lalu, Ahok sempat menyebutkan enggan maju lewat partai karena ada mahar. Menurut Ahok, mahar alias uang terimakasih kepada partai karena telah diusung itu bisa mencapai Rp 100-200 miliar. Saat itu ia memutuskan maju dalam jalur independen. Belakangan, Ahok memilih diusung koalisi tiga partai yaitu Partai Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar sekolah partai bagi calon kepala dan wakil kepala daerah. Sekolah Partai PDIP ditujukan untuk mempersiapkan calon-calon yang akan bertanding dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak 2017

Simak Pula: Risma Ikut Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP, Untuk DKI-1?

Acara tersebut antara lain dihadiri Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Banten Rano Karno dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Namun Ahok tak hadir di acara tersebut. "Sebagai gubernur, Pak Ahok sangat sibuk," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto.

Hasto berujar keberadaan Djarot yang merupakan wakil gubernur dianggap sudah mewakili Ahok. Tapi, kedatangan Djarot saat ini berstatus sebagai peserta. "Nanti, pak Djarot juga ada kapasitas sebagai pengajar, jadi ia akan sampaikan kebijakan pro rakyat," ujarnya.

Dalam sekolah partai ini, para pemateri seperti Tri Rismaharini dan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo diundang untuk memaparkan kebijakan-kebijakan pro rakyat yang telah dilakukan. Pada hari pertama, PDIP mengundang Wali Kota Bandung Ridwan Kamil.

AHMAD FAIZ

Baca juga: Heboh Soal Pizza: Inilah 3 Hal Aneh Sekaligus Merisaukan