TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menganggap Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan yang kontroversial dengan mengajukan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. “Karena nama Budi Gunawan ini ada dalam daftar rekening gendut,” kata Haris kepada Tempo, Jumat, 2 September 2016.

Jokowi mengajukan Wakil Kepala Kepolisian RI Budi Gunawan menjadi calon Kepala BIN ke pemimpin DPR, Jumat, 2 September 2016.

Sosok Budi Gunawan menjadi kontroversial karena ia pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh KPK pada 2015, setelah ia dicalonkan oleh Jokowi sebagai Kapolri. Kasus ini akhirnya berujung kepada kekisruhan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia. BACA: KPK Jadikan BG sebagai Tersangka

“KPK diacak-acak. Komisionernya dikriminalisasi, lalu pergantian sejumlah pejabat dalam KPK,” tutur Haris.

BACA: Kejaksaan Tidak Temukan Indikasi Suap dalam Kasus Budi Gunawan
Demi Penyidik, KPK Barter Kasus Budi Gunawan
Budi Gunawan Bantah Ada Rekening Gendut

Haris pun menuturkan Komisi Informasi Publik (KIP) pernah meminta Presiden untuk membuka kasus tersebut kepada publik, namun data tersebut tak kunjung dibuka. Harta kekayaan Budi Gunawan juga belum diketahui oleh publik hingga saat ini.

Selain itu, keputusan pengadilan yang mengabulkan praperadilan tidak lantas menggugurkan dugaan dan pertanyaan publik atas perkara tersebut. “Nama Budi ada di ingatan publik sebagai pihak yang melemahkan KPK,” kata dia. BACA: Budi Gunawan Menang Praperadilan Lawan KPK

Menurut Haris, kemunculan nama Budi Gunawan tidak bisa dilepaskan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sudah jadi rahasia umum, kata Haris, bahwa Budi dekat dengan petinggi PDIP atau Megawati. Budi juga diketahui pernah membantu tim kampanye Jokowi. “Ini patut diduga ada deal politik,” ujar Haris.

LARISSA HUDA