Kapolri Apresiasi Pengungkapan Prostitusi Anak Online

Reporter

Kamis, 1 September 2016 13:30 WIB

ilustrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengapresiasi kinerja Badan Reserse Kriminal Polri yang mengungkap prostitusi online bagi pedofil dengan korban anak-anak di bawah umur. Tito menyebut tindakan Bareskrim itu sebagai langkah menyelamatkan generasi bangsa.

"Operasi ini bisa menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kelompok-kelompok yang menyalahgunakan mereka," kata Tito di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 1 September 2016.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap AR, yang diduga sebagai muncikari pelacuran anak untuk pedofil, di sebuah hotel, Jalan Raya Puncak KM 75, Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Selasa malam, 30 Agustus 2016.

AR diduga menjajakan anak di bawah umur melalui media sosial Facebook. AR juga residivis. Pelanggannya adalah pria homoseksual yang punya kecenderungan pedofilia.

Polisi membidik AR dengan pasal berlapis. Dia dipersalahkan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Pornografi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU Perlindungan Anak.

Disinggung mengenai penerapan hukuman kebiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atau lebih dikenal dengan Perpu Kebiri untuk germo maupun pelanggannya, Tito menyerahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan. Menurut dia, keputusan soal hukum ditentukan hakim di pengadilan.

"Nanti itu hukuman, kan, bukan (urusan) kami. Hukumannya pada saat vonis. Silakan tanya pada saat sudah di pengadilan. Kami tidak menentukan itu."

INGE KLARA


CATATAN REDAKSI: Pada Jumat 2 September 2016, judul berita ini diubah dengan tidak mencantumkan istilah 'prostitusi gay' melainkan 'prostitusi pedofil'. Perubahan ini dilakukan untuk tidak memberikan stigma pada kaum homoseksual yang tidak terkait tindak pidana ini. Redaksi minta maaf.


Berita terkait

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

3 hari lalu

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

3 hari lalu

Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.

Baca Selengkapnya

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

3 hari lalu

Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

3 hari lalu

Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.

Baca Selengkapnya

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

3 hari lalu

Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

16 hari lalu

Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

18 hari lalu

Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

30 hari lalu

DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.

Baca Selengkapnya

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

30 hari lalu

RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.

Baca Selengkapnya

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

31 hari lalu

DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.

Baca Selengkapnya