TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) Sumatera Bagian Utara Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Andi Sinulingga mengklaim tak akan ada mahar politik dalam mengusung calon kepala daerah. Ia mengaku telah menerima kontrak politik dari calon di daerah yang menjadi wilayahnya kemenangannya di Aceh dan Sumatera Utara.

"Kami menegaskan, tidak ada satu peser pun (mahar) yang dibebankan kepada mereka," kata Andi saat ditemui di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2016.

Menurut Andi, kebiasaan ini merupakan tradisi politik Partai Golkar. Dukungan partai terhadap calon, kata dia, berdasarkan obyektivitas, kompetensi, kapasitas, integritas, dan elektabilitas untuk bersaing. "Atas kepercayaan itu, tanpa beban biaya, mereka bisa terpilih," ujarnya.

Setelah itu, ujar dia, pihaknya bakal memberikan dukungan berbentuk rekomendasi yang mempercayakan mereka diusung menjadi calon bupati dan wali kota. "Ada 20 kabupaten/kota di Aceh," tuturnya.

Andi menambahkan, kontrak politik adalah mekanisme standar di Partai Golkar untuk mendapatkan rekomendasi ketua umum. Apabila melanggar kontrak politik, kata dia, partainya bakal mengevaluasi pencalonan. "Itu implikasi hukum dan moral politik," ujarnya.

Andi menjamin calon yang diusung tak akan sampai mengeluarkan biaya pencalonan asalkan memenuhi syarat. "Kalau ada yang mengeluarkan dana, sepetak pun beri tahu saya. Tidak boleh ada penjaringan dengan sepeser mahar pun," katanya.

ARKHELAUS W.

Baca Juga:
Gatot Brajamusti Ditangkap, di Tempat Ini Narkoba Disimpan
Bambang D.H. Dicopot dari Jabatan Ketua PDIP DKI Jakarta
Geledah Perusahaan TW, Anak Buah Buwas Diperiksa Propam