Seorang simpatisan anak-anak menggunakan atribut partai untuk menutup wajahnya saat kampanye nasional Partai Hanura di Makassar, Sulsel (4/4). TEMPO/Iqbal Lubis
TEMPO.CO, Madiun - Belasan orang dari 13 Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Hanura di Kabupaten Madiun berunjuk rasa di rumah Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai tersebut di Kelurahan Nglames, Kecamatan/Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Jumat, 22 Juli 2016. Mereka menolak pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) yang dijadwalkan pada 30 Juli 2016 mendatang.
"Karena ada calon ketua yang berasal dari luar partai," kata Ketua PAC Kebonsari Anang Fathony saat aksi.
Calon ketua DPC Hanura tersebut, menurut dia, merupakan kader partai lain. Pihak PAC mengetahui pencalonannya dari spanduk yang dipasang calon ketua di sejumlah titik tepian jalan raya. "Tanpa sepengetahuan PAC akan dilaksanakan muscab," ujar Anang.
Kondisi itu, ia melanjutkan bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga DPC Partai Hanura. Sebab, calon ketua harus mendapatkan dukungan minimal 30 persen suara PAC. Di Kabupaten Madiun terdapat 15 pengurus partai tingkat kecamatan.
Jika DPC tetap bersikukuh menggelar muscab, Anang dan sejumlah PAC yang lain akan menggelar aksi penolakan yang melibatkan massa lebih banyak. "Kami menolak keras jika ketua berasal dari luar struktur partai," ucap dia yang diamini kader Partai Hanura lainnya.
Ketua DPC Hanura Kabupaten Madiun Oentoro, menyatakan segera berkoordinasi dengan DPD partai tersebut tingkat provinsi. Hal ini untuk memutuskan langkah yang dilakukan selanjutnya. "Aspirasi pengurus partai di tingkat bawah akan kami sampaikan kepada pimpinan yang lebih atas," kata dia.
Sebelum situasi di internal Partai Hanura di Kabupaten Madiun kondusif, Oentoro menuturkan, muscab tidak akan digelar. Hal ini dilakukan untuk mencegah permasalahan yang semakin runcing dan berpotensi memunculkan konflik secara internal maupun eksternal.
