Komisi II DPR Nilai Hasyim Asyari Berpeluang Masuk KPU  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 13 Juli 2016 20:06 WIB

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II yang membidangi masalah pemerintahan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rambe Kamarul Zaman, menilai Hasyim Asyari memiliki kans besar untuk mengisi kekosongan anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Kekosongan ini terjadi setelah Husni Kamil Manik, bekas Ketua KPU, meninggal setelah sakit pada pekan lalu. Nama Hasyim berada di posisi kedelapan dalam uji kepatutan dan kelayakan DPR pada 2012.

Namun, Rambe menilai Hasyim tidak lantas langsung mengisi posisi yang ditinggalkan Husni. "Kekosongan itu harus diputuskan oleh presiden dan harus melalui surat keputusan presiden," kata Rambe di Jakarta, Rabu, 13 Juli 2016. Dia meminta presiden cepat merespons kekosongan posisi komisioner itu.

Meskipun begitu, Rambe mengatakan posisi Hasyim perlu dievaluasi dan mendapatkan konfirmasi ke Dewan. Evaluasi ini untuk mengecek beberapa kriteria yang harus dipenuhi seperti domisili di Indonesia, tidak terlibat dalam tindak pidana, tidak terlibat dalam kegiatan partai politik, dan beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Sebelumnya, pada 2012, Komisi II memilih tujuh komisioner KPU periode 2012-2017 dengan perolehan suara sebagai berikut: Sigit Pamungkas (45), Ida Budiati (45), Arief Budiman (43), Husni Kamil Manik (39), Ferry Kurnia (35), Hadar Nafis Gumay (35), dan Juri Ardiantoro (34).

Adapun tujuh calon lain menjadi calon yang bisa menggantikan jika anggota KPU berhalangan. Hasil pilihan DPR adalah, Hasyim Asyari meraih suara 32, Ari Darmastuti (31), Enny Urbaningsih (23), Muhammad Najib (3), Zainal Abidin (1), Mohammad Adhy Syahputra Aman (1), dan Evie Ariadne Shinta Dewi (0).

Saat ini, Hasyim adalah dosen pada bagian Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Pria kelahiran 1973 ini pernah menjabat Sekretaris Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dia pernah menjadi anggota KPUD Jawa Tengah periode 2003-2008 sehingga bukan orang baru dalam dunia kepemiluan.

ARKHELAUS WISNU

KPU

Berita terkait

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

3 menit lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

19 menit lalu

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

43 menit lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

11 jam lalu

Saldi Isra Minta KPU Tandai Kantor Hukum yang Sering Ajukan Renvoi Alat Bukti

Saldi meminta kepada komisioner KPU, Mochammad Afifuddin, untuk menandai kantor masing-masing kuasa hukum karena seringnya mengajukan renvoi.

Baca Selengkapnya

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

11 jam lalu

KPU Sangkal Ada Pergeseran Suara dari NasDem ke Hanura di Pileg DPRD Sintang

"Tidak terjadi perubahan atau pergeseran suara Partai Hanura," kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin di gedung MK.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

14 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

16 jam lalu

Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

18 jam lalu

Sengketa Pileg, KPU Tegaskan Tak Ada Pengalihan Suara Demokrat ke PKB di Dapil Jateng 5

Kuasa hukum KPU mengatakan, berdasarkan analisis hasil pemilihan, tidak ada penambahan suara sebagaimana yang dituduhkan Pemohon.

Baca Selengkapnya

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

18 jam lalu

Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

20 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

KPU mengungkap Formulir C.Hasil pemilu dibawa kabur oleh anggota KPPS Paniai Papua Tengah.

Baca Selengkapnya