TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai sejumlah menteri di pemerintah Joko Widodo bermasalah. Ini diungkapkan di tengah isu perombakan kabinet atau reshuffle yang kembali mengemuka. Dia menilai ketidakpuasan masyarakat harus menjadi dasar perombakan kabinet.
"Presiden harusnya melakukan evaluasi terhadap kinerja menterinya. Ketidakpuasan masyarakat saat ini sebenarnya di bidang ekonomi dan ini masalah yang besar," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 13 Juli 2016.
Menurut dia, perombakan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, dia berharap perombakan kabinet memperkuat Kabinet Kerja. "Jangan terlalu pikirkan jatah-jatah politik," katanya.
"Bukan berarti orang dari partai politik tidak mampu, tapi dari partai pendukung pengusung pemerintah harus dari orang yang terbaik. Jadi bukan sekadar disodorkan orang yang belajar," ujarnya.
Secara terpisah, Ketua DPR Ade Komarudin, mengungkapkan hal senada. Menurut dia, ada kementerian bidang perekonomian yang berhasil dan yang kurang berhasil. Dia berharap apabila ada perombakan kabinet dapat memperbaiki koordinasi antarlembaga. "Kami ingin mengabdi kepada negeri ini bukan ego sektoral," tuturnya.
Akom, sapaan Ade, mengatakan pemerintah harus berhati-hati menghadapi masalah yang bisa ditimbulkan dari reshuffle. Misalnya, apabila menteri di bidang perekonomian diganti, jangan sampai membuat ekonomi Indonesia goyah.
"Jangan sampai ganti menteri-menteri di bidang ekonomi yang kemudian mengguncang perekonomian," kata dia. Sebelumnya, wacana perombakan kabinet kembali mengemuka. Beberapa partai pendukung pemerintah menyebutkan Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle bertepatan dengan pelantikan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kapolri.
Pihak Istana pun memberi sinyal akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat. Namun, juru bicara kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo membantah reshuffle akan dilakukan berbarengan dengan pelantikan Tito. "Enggak ada," katanya.
