TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan mengatakan tim penyidik akan mengembangkan penangkapan I Putu Sudiartana, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya pengusutan adanya kemungkinan aliran dana ke Partai Demokrat mengingat Putu adalah wakil bendahara umum partai itu. “Itu salah satu yang akan kami dalami,” katanya, Rabu, 29 Juni 2016.

Putu menjadi tersangka suap proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Ia ditangkap di rumahnya pada Selasa malam lalu dengan barang bukti uang sebesar Rp 390 juta dan bukti transfer ke rekeningnya.

Baca juga:
Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Maut Politikus
Ditangkap KPK, Ini Profil Politikus Demokrat Putu Sudiartana

Dalam konstruksi suap itu, Putu bekerja di luar tugasnya sebagai anggota Komisi Hukum. Sebab, proyek jalan dianggarkan di Komisi Infrastruktur. Karena itu, menurut Basaria, penyidik KPK akan melihat peran Putu sebagai perantara pejabat Sumatera Barat, pengusaha, dan DPR. "Kalau sekarang, belum ada simpulan seperti itu," ucapnya.

Selain itu, ujar Basaria, ada kemungkinan tim penyidik KPK memanggil Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Soalnya, proyek tersebut harus mendapat pengesahan Gubernur Sumatera Barat. Anak buah Irwan, Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Suprapto, sudah menjadi tersangka karena diduga turut membantu pengusaha Yogan Askan untuk mendapat proyek itu dengan cara memberikan uang suap kepada Putu.

Menurut Basaria, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga akan dimintai keterangan. Proyek senilai Rp 300 miliar itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian. "Sekali lagi, itu kami dalami dulu. Kalau memang perlu, ya mereka akan dipanggil," tutur Basaria.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan timnya sedang mencari tahu sumber anggaran proyek jalan tersebut, apakah dana aspirasi atau anggaran lain. “Atau bisa jadi dari Kementerian, kami harus cek dulu,” ucap Laode.

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengkritik cara penangkapan Putu. “Tidak ada keterangan KPK yang menunjukkan terjadinya operasi tangkap tangan seperti yang biasa kita dengar,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik bahkan menuturkan penjelasan KPK soal operasi tangkap tangan terhadap Putu adalah pernyataan paling lemah dalam sejarah penangkapan tangan yang dilakukan KPK. "Kami tidak mendapat jawaban eksplisit yang menunjukkan adanya OTT terhadap Putu Sudiartana," katanya.

Penangkapan itu dilakukan sehari setelah Partai Demokrat menggelar seminar di Bandung bertajuk “Sorotan Seputar Kinerja KPK Saat Ini”. Juru bicara Demokrat, Didi Irawadi, menilai KPK telah diintervensi penguasa, sehingga lemah mengusut kasus besar semacam dugaan korupsi bus Transjakarta, suap reklamasi, dan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Menurut Rachland, apa yang dilakukan KPK kepada Putu tidak lazim seperti yang dilakukan komisi antirasuah, misalnya ada uang yang disita ketika terjadi penangkapan. KPK, ucap dia, justru menyatakan yang menjadi bukti adalah transfer.

M. RIZKI | AMIRULLAH | A. EL FARUQI

Baca juga: Lagi, Anggota DPR Terjerat Suap: Inilah 3 Jebakan Maut Politikus