TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad berpesan kepada semua panitia pengawas pemilu (Panwaslu) bersikap netral dan profesional terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2017. "Ini pertaruhan harga diri para pengawas pemilu," katanya di Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.
Muhammad mengatakan, khusus untuk DKI Jakarta, pengawas pemilu jangan sampai terpengaruh oleh pasangan calon tertentu. Menurut dia, calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menyatakan akan maju, harus dipandang netral oleh pengawas pemilu. Ia meminta Panwaslu berlaku adil terhadap semua pasangan calon.
Muhammad menilai, figur petahana Basuki alias Ahok memang menyita perhatian publik. Menanggapi itu, ia mendorong pengawas pemilu tetap memandang Ahok sebagai calon gubernur yang sama dengan calon lain ketika Komisi Pemilihan Umum mengumumkan pasangan calon.
Bawaslu akan memberikan penguatan koordinasi kepada para pengawas pemilu. Menurut Muhammad, keberhasilan pengawas pemilu di DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi daerah lain.
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ahmad Riza Patria mengatakan Bawaslu diberi kewenangan lebih luas, seperti mendiskualifikasi pasangan calon yang terbukti melakukan politik uang. Ia menilai, kewenangan itu merupakan tantangan Bawaslu untuk semakin berintegritas.
Riza pun mendorong Bawaslu menyosialisasikan larangan politik uang agar masyarakat berpikir ulang untuk menerima uang dari pasangan calon. Sebab, masyarakat juga bisa dikenakan sanksi jika terbukti menerima uang.
