Bamsoet: Penangkapan Putu Tak Terkait dengan Komisi Hukum  

Reporter

Editor

Mustafa moses

Rabu, 29 Juni 2016 16:25 WIB

Ketua KPK dan Putu Sudiartana saat berbuka puasa bersama di KPK, 28 Juni 2016. istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo menyatakan penangkapan I Putu Sudiartana oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pukulan bagi lembaganya. Bambang memastikan perkara yang menjerat Putu tidak berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Putu di komisi tersebut.

"Ini tamparan untuk Komisi III dan yang harus kami konfirmasi bahwa itu di luar tupoksi Komisi III," kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Juni 2016.

Bambang menunggu berita resmi dari KPK. Ia hanya mendengar Putu terlibat dalam transfer dana dan pembangunan di daerah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. "Tapi itu belum pasti benar, saya menunggu eksposenya dari KPK," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi Hukum dari Fraksi PPP, Arsul Sani, menyatakan kekagetannya saat mendengar penangkapan Putu. Ia pun tak berani berspekulasi. "Yang ingin disampaikan Komisi III, kasus ini tidak terkait tupoksi," tuturnya.

Putu Sudiartana, politikus Partai Demokrat, dicokok KPK bersama tiga orang lain, Selasa malam. Dua di antaranya Noviyanti, asisten pribadi Putu, dan Mukhlis, suami Noviyanti. Ketua KPK Agus Rahardjo belum mau menjelaskan kasus yang melibatkan keempatnya sampai konferensi pers di KPK.

KPK juga telah menyegel ruang kerja Putu di lantai 9 Gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Senayan. Ruang Fraksi Demokrat juga tampak sepi. Tak tampak satu pun anggota DPR dari partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

ARKHELAUS W

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

7 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

15 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya