Irjen Pol Tito Karnavian mengikuti pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 16 Maret 2016. Presiden Joko Widodo melantik Inspektur Jenderal Tito Karnavian menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ahmad Basarah, mengatakan partainya tidak menolak Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. "Kami pastikan sikap resmi Fraksi PDIP ini sudah final," katanya di gedung DPR, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.
Menurut Basarah, pemberitaan selama ini mengesankan partainya berkukuh Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang naik menjadi Kapolri. "Terkesan dukungan PDIP kepada BG alasan personal," ucapnya.
Budi Gunawan adalah ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden. Budi Gunawan pernah menjalani uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri. Namun dia urung dilantik Presiden Joko Widodo menyusul statusnya sebagai tersangka kasus korupsi di KPK.
Basarah menambahkan, tidak mungkin PDIP menolak pencalonan Tito. Sebab, Tito dipilih Presiden Joko Widodo, yang merupakan kader PDIP.
Menurut Basarah, tak hanya mendukung Tito sebagai Kapolri, PDIP pun menginginkan tidak perlu ada pengambilan keputusan di Komisi Hukum lewat jalur voting.
Budi Gunawan sebelumnya sempat dicalonkan menjadi Kapolri pada periode sebelumnya. Namun, lantaran tersandung kasus dugaan korupsi, pencalonannya dibatalkan.
Namanya mencuat kembali dalam bursa pencalonan Kapolri kali ini. Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso, dia dikabarkan menjadi calon kuat pengganti Jenderal Badrodin Haiti.
