Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan pandangan Partai terhadap isu nasional terkini di Cikeas, Bogor, 10 Juni 2016. SBY menyampaikan tujuh isu penting, terutama pada isu Ekonomi dan Hukum. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Cikeas - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menganggap bangsa Indonesia belum siap menyelesaikan masa lalunya dengan baik. Terutama dalam penyelesaian peristiwa 1965.
SBY berujar, pada masa kepemimpinannya yang lalu, ada dorongan untuk menyelesaikan tragedi 1965. Menurut dia, selama empat tahun bekerja, pemerintahannya menyimpulkan belum ada kesiapan dari bangsa Indonesia.
Mantan Presiden Indonesia keenam ini mencemaskan berkembangnya isu kebangkitan paham komunis di Indonesia dapat berujung pada konflik horizontal. "Kami berharap pihak yang berhadapan bisa menahan diri," katanya di Cikeas, Jumat, 10 Juni 2016
Menurut SBY, rekonsiliasi dan kebenaran bila dipilih sebagai model, memerlukan kerangka, konsep, dan desain yang disepakati oleh semua pihak yang pernah terlibat dalam permusuhan. Ia menilai kesepakatan itu belum terwujud. "Jadi, kita belum siap. Kalau dipaksakan, justru berbahaya," tuturnya.
Yudhoyono berujar semangat rekonsiliasi telah bergeser menjadi keinginan agar negara meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia. "Dibangun opini bahwa TNI dan rakyat yang bersalah," paparnya.
Ia mengatakan, bila ingin mencari penyelesaian, format dan konsepnya harus benar serta adanya kesiapan dari semua pihak. SBY menilai pemerintah tidak boleh memaksakan sesuatu yang pemerintah sendiri belum siap.
Menantu Jenderal (Purnawirawan) Sarwo Edhie Wibowo ini menuturkan yang penting saat ini ialah keturunan PKI tidak boleh divonis bersalah dan didiskriminasi. Pemerintah sebaiknya menjaga hak-hak politik dan ekonomi yang telah dimiliki oleh keturunan PKI saat ini. "Sebelum menemukan model dan solusi yang tepat," ujarnya.
