Harga Pangan Melonjak, Menteri Lembong Dicecar DPR  

Reporter

Editor

Pruwanto

Rabu, 8 Juni 2016 23:51 WIB

Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI DPR, yang membidangi perindustrian dan perdagangan, mengkritik kinerja Menteri Perdagangan Thomas Tri Kasih Lembong saat rapat anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2016. Dewan mempertanyakan harga bahan pokok yang terus naik pada Ramadan ini.

“Dengan harga pangan yang memang sudah luar biasa, tolong jelaskan, apa yang dikerjakan Pak Menteri? Sebetulnya, bapak ini bekerja untuk rakyat apa membokongi rakyat?” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Boyolali, Solo, dan Sukoharjo, Endang Srikarti Handayani, di ruang rapat gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016.


Menteri Thomas menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi VI yang diagendakan digelar pukul 13.30. Sebanyak 34 anggota dewan dari sepuluh fraksi menghadiri rapat dengar pendapat ini.


Semula, rapat akan membahas sejumlah perubahan dalam APBN 2016. Namun, kemudian, Endang menyoroti harga bahan makanan pokok yang melambung saat Ramadan. Ia juga menanggapi sikap Menteri Lembong yang dinilai sombong oleh masyarakat di daerah pemilihannya. “Pak Menteri ini kurang bijaksana dan sombong sekali,” tuturnya. “Selalu membuntuti Presiden. Seharusnya kan Bapak menjadi yang dibutuhkan rakyat, bukan ngintil Presiden.”

Sejumlah anggota dewan mengeluarkan reaksi beragam menanggapi komentar Endang. Sejumlah anggota tampak tersenyum, sedangkan sebagian lainnya diam saja.

Menteri Lembong menjawab akhir-akhir ini ia menghadapi tantangan luar biasa di sektor pangan, terutama terhambatnya distribusi dan ketersediaan pangan. Akibat hambatan itu, harga pangan terus melonjak. “Kalau diperkenankan, kami akan menyelesaikan. Pasti ini sangat membantu,” kata dia.

(Baca:Darmin: Pemerintah Berupaya Menjaga Harga Pangan)

Adapula anggota dewan yang mengkritik pernyataan Menteri Lembong mengenai “ekspor orang”. Anggota dewan itu adalah politikus PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Pernyataan Menteri Lembong ini disampaikan saat ia menghadiri rapat bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin), 1 Juni lalu. Rieke keberatan tentang pernyataan yang dibacakan oleh Menteri Lembong. Rieke menganggap, Menteri Lembong menyamakan orang dengan barang, sehingga lebih dekat maknanya dengan human traficking.

Menteri Lembong dalam forum rapat dengar pendapat itu meralat pernyataannya. Dia meminta maaf kepada pihak yang merasa dirugikan atas pernyataannya mengenai “ekspor orang” itu.

(Baca: Menko Rizal Klaim Tol Laut Mampu Turunkan Harga Komoditas)

DESTRIANITA KUSUMASTUTI

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

19 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

7 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya