Sejumlah petugas dari TNI-AU Lanud Adisutjipto menggunakan anjing pelacak melakukan pemeriksaan barang bawaan calon penumpang saat memasuki pintu masuk Bandara Adisutjipto, Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, 22 Januari 2016. TEMPO/Pius Erlangga
TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Budi Waseso atau Buwas mengatakan lembaganya butuh dana untuk optimalisasi peralatan guna menangkal masuknya narkoba lewat bandara dan pelabuhan. Menurut Buwas peralatan yang ada saat ini terutama mesin X-Ray sudah tidak mumpuni, karena cara para pengedar jauh lebih canggih.
Menurut Buwas cara yeng lebih efektif ialah dengan pembentukan pasukan anjing pelacak atau K9. Tapi, anggaran untuk satu ekor anjing yang diambil dari Amsterdam dan Jerman berkisar Rp 120-125 juta per ekor. “Kalau anjing lokal cuma Rp 10 juta, tapi tidak ada pelatihnya,” katanya dalam penjelasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 bersama Komisi Hukum di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Rabu, 8 Juni 2016.
Bekas Kepala Badan Reserse Kriminal ini menuturkan setidaknya tiap Badan Narkotika Kota/Kabupaten butuh minimal tiga ekor anjing. Sehingga untuk se Indonesia dibutuhkan dua ribu ekor anjing. “Tapi, untuk 50 saja butuh waktu lima bulan,” ujarnya.
Selama ini, kata Buwas, lembaganya coba menyiasatinya dengan tetap menggunakan anjing lokal. Untuk melatih anjing-anjing tersebut, petugas Badan Narkotia Nasional dikirim ke luar negeri untuk belajar.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, BNN mendapat pagu anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. Tapi, sempat dipotong Rp 65,5 miliar dalam rangka penghematan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2016.
Meski dikurangi, tapi BNN meraih penghargaan dengan diberikan anggaran tambahan Rp 90 miliar dan dana untuk kebutuhan mendesak Rp 741,7 miliar. Sehingga pagu Rancangan APBN Perubahan 2016 BNN sebesar Rp 2,1 triliun.
Dengan anggaran tersebut, Buwas menyatakan bisa melaksanakan program-program yang direncanakan dengan optimal. “Kami tetap perlu tambahan, tapi sadar kondisi keuangan negara,” katanya.
Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo mengatakan penjelasan dari Kepala BNN tersebut akan dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno mendatang. “Itu berarti untung ya, selamat Pak Buwas,” tuturnya.
