Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ia mengadukan Sohibul Iman, Surahman Hidayat, dan Hidayat Nur Wahid ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Dompu - Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mendesak pemerintah Presiden Joko Widodo agar bersikap secara formal terkait dengan memanasnya isu kebangkitan komunisme yang muncul setahun terakhir.
"Pemerintah harus bersikap secara formal, jangan berdebat di media massa yang membuat rakyat kebingungan dan ada ketidakjelasan," kata Fahri saat silaturahmi bersama Bupati Dompu, Nusa Tenggara Barat, Bambang Yasin, Jumat malam, 3 Juni 2016.
Menurut Fahri, pemerintah memiliki lembaga intelijen serta lembaga politik dan keamanan yang cukup banyak. Semestinya, jika muncul isu seperti ini, tidak dibiarkan menjadi kontroversi. "Pemerintah harus menjelaskan, jangan dibiarkan jadi kontroversi."
Fahri mengatakan komunisme yang santer akhir-akhir ini sebatas isu atau desas-desus. Sebab itulah dia menyarankan harus ada versi resmi dari pemerintah untuk menjelaskan kepada publik. "Jangan kita berdebat," ucapnya. "Ya, seolah-olah ini dibiarkan jadi isu tapi tidak diselesaikan."
Fahri menjelaskan, jika ada gerakan komunisme, pemerintah harus menyelidiki siapa dalang dan bagaimana gerakannya. "Seperti terorisme berhasil diungkap pemerintah. Ini juga harus diungkap dong, jangan bikin kontroversi," ujarnya.
Terkait dengan sikap lembaganya mengenai kabar kemunculan gerakan komunisme, Fahri mengatakan mungkin saja Komisi Pemerintahan DPR akan meminta klarifikasi kepada pemerintah, tapi pemerintah harus membiasakan diri untuk menjelaskan kasus komunisme ini.
