Gawat, Pungli Pembuatan SIM hingga Rp 1,2 Juta Per Lembar

Reporter

Editor

Febriyan

Selasa, 24 Mei 2016 19:24 WIB

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kanan) saat memimpin Rapim TNI - POLRI di Gedung PTIK Polri, Jakarta, 29 Januari 2016. Dalam rapim tersebut, Dalam arahannya, Jokowi menyinggung berbagai hambatan dalam program prioritas pembangunan, seperti pembebasan lahan hingga pungutan liar atau pungli. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menyatakan telah menemukan fakta terkait dengan pungutan liar pembuatan surat izin mengemudi di Satuan Pelayanan Administrasi (Satpas) Polri di sejumlah kota. Hasilnya, biaya pungutan liar ada yang mencapai Rp 1,2 juta untuk pengurusan SIM B1.

Komisioner Ombudsman, Adrianus Maliala, mengatakan timnya telah melakukan investigasi di tujuh kota, yakni Padang, Palangkaraya, Samarinda, Manado, Kupang, Mataram, dan Ambon. Berdasarkan investigasi itu, timnya menemukan masih banyak terjadi aksi mal-administrasi seperti pungutan liar.

BACA JUGA
TERUNGKAP: Memo Ahok ke Bos Podomoro Soal Barter Proyek Reklamasi
Barter Ahok, KPK Temukan Catatan Keuangan 13 Proyek

"Ini merupakan hasil temuan dari investigasi kami. Kami berharap laporan ini akan membantu memperbaiki pola penerbitan SIM," kata Adrianus saat menyerahkan temuan itu kepada Korps Lalu Lintas Mabes Polri di gedung Ombudsman, Selasa, 24 Mei 2016.

Menurut Adrianus, dari hasil yang mereka kumpulkan, masih banyak terjadi praktek pungutan liar dan percaloan dalam pengurusan SIM. Salah satu temuan paling mengagetkan yang dijelaskan oleh Adrianus adalah tarif pembuatan SIM B1 umum yang diterapkan oleh Polresta Jayapura.

Oknum petugas di sana bisa meminta bayaran untuk mengurus SIM B1 umum hingga Rp 1,2 juta dan tarif pembuatan SIM A bisa mencapai Rp 350 ribu. Temuan itu didapat Ombudsman saat mewawancarai petugas di sana. Padahal tarif pembuatan SIM B1 dan A baru hanya sebesar Rp 120 ribu.

BACA JUGA
Duh, Adegan Suami-Istri Disiarkan Live, Penonton Bisa Coba
Dea Mirella: Aku Hancur, Menangis Tiap Dengar Suara Bayi

Sementara di enam Satpas lainnya, Ombudsman menemukan adanya pungutan liar dengan tarif beragam hingga Rp 300 ribu.

Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto, yang hadir dalam pertemuan itu, menyatakan saat ini pihaknya sedang membenahi bidang pelayanan SIM. Bahkan Agung juga menjelaskan salah satu fokus pembenahannya, yakni menghilangkan percaloan.

"Kami menerapkan sistem first in-first out agar pemohon bisa mengurus sendiri pembuatan SIM maupun perpanjangan SIM mereka tanpa melalui calo," katanya.

INGE KLARA SAFITRI

Berita terkait

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

16 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

19 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

20 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

21 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya