Presiden Joko Widodo menghadiri pembukaan musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar di Nusa Dua Convention Center, Bali, 14 Mei 2016. TEMPO/Ahmad Faiz
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tak membantah kemungkinan kader Partai Golkar mendapat kursi di Kabinet Kerja. Hanya saja, menurut ia, hal itu belum bisa dipastikan.
"Apakah Golkar memungkinkan mendapatkan kursi di kabinet? Tentu ini adalah kewenangan Presiden Joko Widodo sepenuhnya," ujar Pramono saat ditemui awak media di kantornya, Selasa, 17 Mei 2016.
Sebagaimana diketahui, sejumlah perubahan terjadi di tubuh Golkar selama Musyawarah Nasional Luar Biasa di Nusa Dua, Bali, beberapa hari ini. Selain menetapkan Setya Novanto sebagai ketua umum terbaru, Golkar memutuskan untuk pindah dari kubu oposisi ke propemerintah.
Perubahan tersebut menimbulkan spekulasi soal kemungkinan kader Golkar mendapatkan posisi di pemerintahan. Apalagi, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah memberikan sinyal akan perombakan susunan anggota kabinet atau reshuffle.
Meski sinyal perombakan itu sudah ada, tapi, menurut Pramono, belum ada pembicaraan mendalam mengenai hal itu. Apalagi, pembahasan posisi kader Golkar di kabinet juga belum dimulai.
Presiden Jokowi, kata Pramono, sudah menyampaikan hal yang sama dari Korea Selatan. "Tapi, keberadaan Golkar di parlemen saja sudah akan memudahkan koordinasi dan komunikasi ke depannya untuk program pemerintah," ujarnya.
