TEMPO.CO, Jakarta - Calon Ketua Umum Partai Golongan Karya, Airlangga Hartarto, menolak wacana aklamasi dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Sebab, menurut dia, hal itu akan merusak pola baru yang diterapkan Golkar.

Pola itu, ucap dia, adalah proses sosialisasi dan kampanye berjalan yang dilakukan di tiga daerah, yakni Medan, Sumatera Utara; Surabaya, Jawa Timur; dan Nusa Dua, Bali. "Tahap pertama adalah voting tertutup," kata Airlangga di Hotel Ayodya, Bali, Sabtu, 14 Mei 2016.

Pemilihan tertutup itu, ujar Airlangga, adalah menyaring delapan kandidat menjadi tiga calon ketua umum. Sebab, sesuai dengan peraturan, setiap calon ketua umum harus memiliki 30 persen suara dari total 583 pemilih.

Saat ini, selain Airlangga, yang telah menyatakan maju sebagai calon ketua umum adalah Syahrul Yasin Limpo, Ade Komarudin, Setya Novanto, Aziz Syamsuddin, Mahyudin, Indra Bambang Utoyo, dan Priyo Budi Santoso.

Sebelumnya, Setya disebut akan menggunakan cara aklamasi untuk merebut kursi nomor satu di Golkar. Caranya, para pemilik suara akan menyebut nama Setya dalam pandangan umum saat Munaslub Golkar nanti.

Airlangga menuturkan segala kemungkinan bisa terjadi, termasuk opsi aklamasi Setya. "Munas harus menghadirkan putaran pertama," katanya. "Kalau terjadi, itu akan mengulang Munas 2014 di Bali." Saat itu Aburizal Bakrie menang secara aklamasi.

HUSSEIN ABRI YUSUF