Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Munaslub Golkar, Benarkah untuk Lengserkan Airlangga Hartarto? Begini Pro-Kontra Para Tokoh

image-gnews
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) berbincang dengan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kanan) usai melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu 30 Juli 2023. Dalam pertemuan itu seluruh jajaran DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan menolak isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan akan terus fokus memenangkan Golkar dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kedua kiri) berbincang dengan Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus (kedua kanan) usai melakukan pertemuan dengan jajaran ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi se-Indonesia di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu 30 Juli 2023. Dalam pertemuan itu seluruh jajaran DPD Partai Golkar Provinsi se-Indonesia menyatakan menolak isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan akan terus fokus memenangkan Golkar dalam Pemilu 2024 di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai gagal memimpin partainya menjelang Pemilu 2024. Sejumlah kader mendesak menggelar musyawarah nasional luar biasa atau munaslub Golkar untuk melengserkan Airlangga. Sementara kader lainnya menilai rencana Munaslub justru menyesatkan.

Gagasan Golkar menggelar Munaslub mencuat dari anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam. Pihaknya meminta Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Pengunduran diri itu, kata dia, merupakan langkah yang tepat. Selain untuk memperbaiki diri, mundurnya Airlangga juga guna menyelamatkan partai beringin sebagai peserta Pemilu 2024.

“Airlangga harus mundur dari Ketum Partai Golkar,” ucap Ridwan.

Lantas bagaimana tanggapan para tokoh terkait pro dan kontra Munaslub Golkar ini?

1. Jusuf Kalla

Jusuf Kalla atau JK, Wapres RI ke-10 dan 12 yang juga mantan ketua Umum Partai Golkar, meminta agar partai berlambang beringin tersebut tetap solid untuk menghadapi pemilu 2024 yang sudah di depan mata. Itu diungkapkan JK terkait isu munaslub Golkar yang dikabarkan akan mencopot ketua umum partai Golkar Airlangga Hartarto. JK meminta agar semua kader Golkar menghormati mandat yang telah diberikan kepada Airlangga sebagai nakhoda Partai Golkar. 

“Dalam situasi yang krisis ini artinya dalam waktu yang singkat (menuju) pemilu, Bersatulah.Bagaimana bisa menang kalau pecah, maka harus bersatu. Karena Airlangga sudah diberikan mandat maka hormati itu. Jangan golkar dilibatkan dalam situasi yang sulit”, ujar JK kepada wartawan usai menjadi keynote spech di acara “Anak Muda Untuk Politik” di Kompleks DPR Senayan Senin, 31/ Juli 2023.

Lebih lanjut JK menegaskan ketidaksetujuannya terhadap munaslub di tubuh Partai Golkar justru akan menjatuhkan marwah Partai Golkar sebagai partai besar dan peraih suara terbanyak kedua pada pilpres 2019. Menurutnya, dalam keadaan solid saja partai Golkar belum tentu menang apalagi jika sampai terpecah.

“Sangat tidak setuju dengan munaslub, karena itu akan menjadikan marwah Golkar sebagai partai besar dan pemenang suara terbanyak kedua.  Jadi siapa pun harus memahami itu bahwa ini soal organisasi harus bersatu. Yang penting itu kita bersatu supaya kita bisa terpilih baik eksekutif maupun legislatifnya. Bersatu saja belum tentu menang apalagi kalau tidak bersatu,” kata JK, menegaskan.  

2. Sirajuddin Abdul Wahab

Politikus Golkar Sirajuddin Abdul Wahab mendukung rencana munaslub Golkar. Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) itu pesimistis jika partainya tetap dipimpin Airlangga. Mewakili GMPG, pihaknya menilai Ketum Golkar itu gagal memimpin. Apalagi belakangan Airlangga terlibat kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah yang tengah diproses Kejaksaan Agung.

“Sikap kami dari GMPG mendukung Munaslub untuk mengganti Airlangga dari Ketum Golkar yang kita anggap gagal memimpin Partai Golkar,” kata Sirajuddin di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023.

2. Max Richard Krey

Wakil Ketua Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Krey mengatakan para pengurus daerah sedianya ingin Golkar segera menggelar munaslub untuk mengganti Airlangga demi menyelamatkan partai. Kendati demikian, Max menyebut mereka jerih. Musababnya, kata dia, status mereka sebagai daftar calon tetap (DCT) Pileg 2024 bakal terancam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Percaya atau tidak percaya, teman-teman daerah ini cuma takut bicara aja. Ketika mereka bicara, langsung dicoret dari nomor untuk DCT untuk jadi DPR. Mereka tetap angkat aja Airlangga,” kata Max di Restoran Pulau Dua, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Juli 2023.

3. Firman Soebagyo

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Soebagyo menyebut wacana munaslub oleh sejumlah politikus Golkar merupakan rencana menyesatkan. Menurutnya, wacana tersebut merupakan sikap individual dan tidak rasional. Firman mengatakan telah mencium gagasan munaslub sejak lama dan diduga digulirkan  sekelompok orang karena ada kepentingan tertentu.

“Bahwa munaslub digagas oleh sekelompok orang itu adalah gagasan ‘keblinger’ atau menyesatkan,” ujar Firman dalam keterangannya, Sabtu, 15 Juli 2023.

4. Hetifah Sjaifudian

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menegaskan tidak ada Munaslub dalam partainya. Dia mengklaim seluruh anggota partai solid mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar. Karenanya, Hetifah mengingatkan seluruh anggota Golkar agar mengabaikan isu adanya Munaslub yang menurut dia sengaja dimunculkan oleh kelompok tertentu.

“Untuk saat ini kondisi Golkar baik-baik saja, tidak ada sedikit pun niat untuk mengadakan Munaslub dan semua elemen solid mendukung kepemimpinan Bapak Airlangga Hartarto,” kata Hetifah dalam siaran tertulisnya di Jakarta, Ahad, 30 Juli 2023.

5. Joko Widodo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak mau terlalu ikut campur dalam urusan gonjang-ganjing di Partai Golkar. Nama Luhut Binsar Panjaitan, Bahlil Lahadalia, hingga Bambang Soesatyo alias Bamsoet muncul sebagai kandidat calon Ketum Partai Golkar yang baru versi Munaslub. Mengenai hal tersebut, Jokowi tak mau ikut campur.

“Itu urusan internal Golkar, urusannya internal Golkar, tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau Pak Luhut, Pak Bahlil, Pak Bamsoet punya keinginan, itu urusan beliau-beliau, bukan urusan kita, urusan internal Golkar, ya,” ujar Jokowi di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 27 Juli 2023.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  I  SDA

Pilihan Editor: JK Anggap Munaslub Golkar Turunkan Martabat Golkar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

5 jam lalu

Suasana aparat gabungan TNI-Polri dari Brimob dan Kopassus diturunkan ke Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, untuk memburu kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) setelah pembakaran sekolah di Distrik Homeyo, Intan Jaya, Papua Tengah, Jumat, 3 Mei 2024. Dok. Humas Polda Papua
TPNPB OPM Minta Presiden Jokowi Bertanggung Jawab atas Serangan Militer di Pogapa

Operasi penyerangan TPNPB kepada militer di Intan Jaya berlangsung sejak 30 Maret-5 Mei 2024.


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

9 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

12 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

16 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

16 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

17 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

17 jam lalu

Ketua DPD PSI Kota Depok Oparis Simanjuntak usai deklarasi relawan Depok Kaesang Menang di Depok, Kamis, 1 Juni 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Sejumlah Politikus PSI dan Golkar Hadir di Deklarasi Koalisi Sama-sama Pilkada Depok

Enam parpol membentuk koalisi Sama-sama di Pilkada Depok 2024 untuk menggusur dominasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

18 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

18 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

19 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?