Kantor KONI Blitar Digeledah Polisi  

Reporter

Kamis, 28 April 2016 21:33 WIB

TEMPO/ Machfoed Gembong

TEMPO.CO, Blitar - Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Blitar di Jalan Sudanco Supriyadi, Kecamatan Sananwetan, diobok-obok polisi. Sejumlah anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Blitar mencari bukti penyimpangan dana atlet sebesar Rp 3 miliar dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2015.

Polisi menggeledah sejumlah ruangan dan alat kerja kantor. “Kami mencari bukti dugaan penyimpangan yang sudah diselidiki selama satu bulan,” kata Kepala Polres Blitar Ajun Komisaris Besar Slamet Waluya, Kamis, 28 April 2016.

Menurut Slamet, KONI Kabupaten Blitar mengirimkan 300 atlet untuk 26 cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov di Banyuwangi. Komite menerima anggaran Rp 3 miliar dari APBD Kabupaten Blitar untuk kebutuhan itu, yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 2,5 miliar dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2015 Rp 500 juta.

Dari anggaran sebesar itu, pengurus KONI hanya bisa mempertanggungjawabkannya sebesar Rp 500 juta. Karena itu, polisi mencari alat bukti pengeluaran biaya pengiriman atlet dengan menyita satu komputer jinjing dan beberapa dokumen.

Menurut Slamet, polisi belum menetapkan satu pun pengurus KONI atau staf sebagai tersangka. Semua pegawai KONI yang berada di kantor itu hanya diperiksa sebagai saksi.

Polisi bertemu dengan sejumlah pengurus KONI yang datang belakangan. Mereka adalah Ketua KONI Dwi Wahyu Hadi Santoso dan Bendahara Arifin. Arifin diminta menjalani pemeriksaan di Mapolres. Sayangnya, tak satu pun dari mereka bersedia memberi penjelasan tentang pemeriksaan itu. “Kami sudah menyalurkan anggaran sesuai dengan ketentuan,” kata Dwi Wahyu sambil berlalu.

HARI TRI WASONO

Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya