TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan, bila serius menangani isu Panama Papers, pemerintah sebaiknya segera membuat tim kajian. Pasalnya, Presiden Joko Widodo telah mengatakan tahu nama dan rekening orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri. "Presiden katanya tahu. By name, by passport. Tinggal mau serius atau tidak," kata Fadli di gedung MPR/DPR, Senin, 24 April 2016.

Fadli berujar, selama ini pemerintah terkesan menunggu dan memperhatikan nama-nama yang muncul dalam Panama Papers. Padahal, bila ada tim khusus yang mengkajinya, pemerintah bisa lebih aktif mengklarifikasi kepada pejabat yang namanya muncul.

Kepada para tokoh-tokoh yang namanya disebut dalam Panama Papers, Fadli meminta sebaiknya memberi klarifikasi bila merasa keberatan.

Di negara-negara suaka pajak, banyak orang yang menyembunyikan harta dalam jumlah besar. Ada pula yang membuka akun rekening hanya sebesar US$ 1. "Tinggal yang bersangkutan saja bisa mengklarifikasi," ujarnya.

Fadli menambahkan, Undang-Undang tentang Lalu Lintas Devisa harus direvisi segera. Dengan demikian, uang transaksi yang berasal dari komoditas Indonesia masuk ke dalam negeri.

Adapun Ketua DPR Ade Komarudin enggan mengomentari nama-nama pejabat yang tercatut dalam dokumen Panama Papers. Dia butuh klarifikasi terlebih dulu. "Saya harus konfirmasi kiri-kanan. Saya belum bertemu sumber yang tepat untuk itu," tuturnya.

Panama Papers adalah dokumen yang bocor dari kantor hukum Mossack Fonseca yang ada di Panama. Mossack Fonseca adalah spesialis pembuat perusahaan offshore rahasia di kawasan suaka pajak. Beberapa nama pejabat yang disebut antara lain Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya telah menyangkal informasi tersebut.

AHMAD FAIZ