Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan 30 nama anggota Panitia Khusus Revisi Undang-Undang Anti-terorisme dalam sidang paripurna hari ini. Penetapan ini membuka babak baru perkembangan pembahasan draf yang diserahkan pemerintah sejak Maret lalu.
Anggota Pansus dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Tubagus Hasanuddin, mengatakan belum ada kepastian kapan timnya akan mulai membahas draf tersebut. "Kalau pada masa sidang ini tak bisa karena 29 April masuk masa reses," kata Hasanuddin, Selasa, 12 April 2016.
Toh, anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, juga enggan terburu-buru menyelesaikan aturan anti-terorisme yang baru. Alasannya, menurut dia, parlemen harus menyerap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk soal evaluasi penegakan tindak pidana terorisme oleh aparat keamanan, khususnya Detasemen Khusus Antiteror 88.
"Kita buka pintu untuk elemen masyarakat untuk memberi masukan," ujar Arsul.
Menurut dia, fraksi-fraksi di Komisi Hukum dan Komisi Keamanan ingin memberikan keseimbangan atas kebutuhan yuridis aparat dengan kepastian penegakan hak asasi manusia. "Di RUU Terorisme, itu belum ada," tutur Arsul.
Berikut ini daftar anggota DPR yang masuk Pansus Revisi Undang-Undang Anti-terorisme.
