Buruh Sumatera Utara Tolak Revisi Aturan Ketenagakerjaan

Reporter

Editor

Selasa, 4 April 2006 14:38 WIB

TEMPO Interaktif, Medan: Ribuan buruh dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 hari ini berdemonstrasi menolak draf revisi Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan karena dianggap sangat merugikan buruh. Mereka yang datang dari tujuh kabupaten/kota di Sumatera Utara itu, berkumpul di Lapangan Merdeka, Medan, sebelum menuju kantor gubernur."Sedikitnya tujuh pasal yang sangat merugikan nasib buruh," kata Kordinator SBSI 1992 Sumatera Utara, Pahala Napitupulu. Ia mencontohkan, aturan yang memberatkan yakni semua buruh dan jumlah pesangon dikurangi dari aturan sebelumnya.Menurut Pahala, pemerintah bermaksud menggantikan buruh dalam negeri dengan buruh impor dan robot. Buruh hanya dipandang sebagai sumber masalah sehingga investor enggan masuk ke Indonesia. Padahal, kekurangan investor terjadi lantaran pemerintah menjamin iklim investasi yang sejuk.Sahat Simatupang

Berita terkait

Soroti Masalah Ketenagakerjaan, Jokowi: Terlalu Sedikit Pekerjaan untuk Terlalu Banyak Orang

1 hari lalu

Soroti Masalah Ketenagakerjaan, Jokowi: Terlalu Sedikit Pekerjaan untuk Terlalu Banyak Orang

Jokowi mengatakan bahwa ke depan, peluang kerja akan lebih sedikit dibanding jumlah tenaga kerja yang membutuhkan.

Baca Selengkapnya

Korban Kekerasan Bos Brandoville Studios Tuntut Hak Upah Lembur Dibayarkan

2 hari lalu

Korban Kekerasan Bos Brandoville Studios Tuntut Hak Upah Lembur Dibayarkan

Eks karyawan Brandoville Studios mengatakan, ia tidak diberikan hak cuti, terutama hak cuti keagamaan yang seharusnya menjadi hak pekerja.

Baca Selengkapnya

Kasus Eksploitasi Karyawan Brandoville Studios, Polres Metro Jakarta Pusat Periksa Dua Saksi

2 hari lalu

Kasus Eksploitasi Karyawan Brandoville Studios, Polres Metro Jakarta Pusat Periksa Dua Saksi

Perusahaan animasi Brandoville Studios tengah menjadi sorotan publik usai bosnya, Cherry Lai, dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap karyawannya

Baca Selengkapnya

Disnakertrans DKI Jakarta Sebut Brandoville Studios Terbukti Lakukan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan

3 hari lalu

Disnakertrans DKI Jakarta Sebut Brandoville Studios Terbukti Lakukan Pelanggaran Pidana Ketenagakerjaan

Pengawas Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Polres Metro Jakpus atas dugaan kekerasan bos Brandoville Studios Cherry Lai ke karyawan.

Baca Selengkapnya

Viral Bos Brandoville Studios Diduga Aniaya Karyawan, Pengawas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Cek Kantornya

3 hari lalu

Viral Bos Brandoville Studios Diduga Aniaya Karyawan, Pengawas Ketenagakerjaan DKI Jakarta Cek Kantornya

Pengawas Ketenagakerjaan DKI Jakarta akan berkoordinasi dengan polisi untuk menindaklanjuti laporan eks karyawan Brandoville Studios.

Baca Selengkapnya

Pelaku Union Busting Bisa Kena Pidana hingga Denda Rp 500 Juta, Berikut Aturan dan Hak Mendirikan Serikat Pekerja?

17 hari lalu

Pelaku Union Busting Bisa Kena Pidana hingga Denda Rp 500 Juta, Berikut Aturan dan Hak Mendirikan Serikat Pekerja?

Berikut aturan mendirikan serikat pekerja dan hak bagi pekerja. Perusahaan yang melakukan union busting bisa kena pasal pidana dan denda Rp 500 juta.

Baca Selengkapnya

PM Bangladesh Sementara Muhammad Yunus Pernah Dipenjara 6 Bulan, Apa Kasusnya?

44 hari lalu

PM Bangladesh Sementara Muhammad Yunus Pernah Dipenjara 6 Bulan, Apa Kasusnya?

Usai Sheikh Hasina kabur ke luar negeri, penerima Nobel Perdamaian Muhammad Yunus jadi PM Bangladesh sementara. Ia pernah dipenjara 6 bulan.

Baca Selengkapnya

Disnaker Sediakan 1.091 Lowongan Kerja Selama Festival Cisadane

20 Juli 2024

Disnaker Sediakan 1.091 Lowongan Kerja Selama Festival Cisadane

Disnaker Kota Tangerang, Banten, membuka stan Job Fair dengan menyediakan 1.091 lowongan kerja selama gelaran Festival Cisadane 2024.

Baca Selengkapnya

Deputi Dirjen ILO Kunjungan Kerja ke Indonesia

15 Juni 2024

Deputi Dirjen ILO Kunjungan Kerja ke Indonesia

Kunjungan kerja ke Indonesia dan Asia ini yang pertama bagi Deputi Dirjen ILO sejak dia mengemban tugasnya di Jenewa pada Agustus 2023.

Baca Selengkapnya

Besaran Iuran Tapera Ditetapkan dari Upah Minimum, Ini Daftar UMP 38 Provinsi di Indonesia

5 Juni 2024

Besaran Iuran Tapera Ditetapkan dari Upah Minimum, Ini Daftar UMP 38 Provinsi di Indonesia

Berikut daftar UMP di 38 provinsi Indonesia. Upah minimum jadi landasan besaran potongan Tapera yang akan diwajibkan kepada seluruh pekerja.

Baca Selengkapnya