Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid menilai rencana Dewan Perwakilan Rakyat membangun perpustakaan terbesar se Asia Tenggara belum tepat untuk saat ini. "Ya menurut saya prioritasnya tidak disitu, kalau soal urgensinya tidak ada," katanya ketika ditemui seusai acara Sosialisasi Empat Pilar di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 29 Februari 2016.
Hidayat menyoroti ide pembangunan perpustakaan yang pertama kali dilontarkan oleh Ketua DPR Ade Komaruddin, Selasa pekan lalu. Dana pembangunan perpustakaan sebesar Rp 570 miliar akan dianggarkan secara tahun jamak, mulai APBN tahun 2016 ini.
Perpustakaan akan dirancang menampung 600 ribu buku. Selain itu, bangunan perpustakaan akan berada satu gedung dengan gedung baru anggota DPR.
Hidayat mengatakan ada sesuatu lebih penting dan mendesak yang harus dikerjakan DPR ketimbang mewujudkan rencana pembangunan perpustakaan megah tersebut. Terlebih lagi, menurut dia, perpustakaan DPR yang ada saat ini sudah cukup memadai.
Ia mengatakan pencarian informasi tidak mesti bersumber dari buku-buku di perpustakaan. Tapi sudah dapat dilakukan secara luas dan terbuka melalui internet.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini menyarankan agar DPR lebih baik berfokus pada kinerja dan peningkatan kepercayaan publik. "Kalau nanti itu sudah tercapai, anggota DPR yang berkualitas, citra DPR yang bagus, dan legislasi yang produktif, baru hadirkan program lain itu," ujarnya.
Walau dinilai belum urgen, Hidayat tetap mendukung dan mengapresiasi tujaun awal dari pembangunan gedung perpustakaan DPR tersebut. "Keinginan untuk menghadirkan DPR yang cerdas dan komunikatif itu saya setuju dan mulia, tapi kapan dilakukan itu menurut saya bukan prioritas untuk dikerjakan," ucapnya.
Pendapat senada dikemukakan Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ia mengatakan pembangunan perpustakaan megah tersebut tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang sedang sulit, yakni defisit anggaran mencapai Rp 300 triliun. "DPR jangan ngotot, semua anggaran dipotong," katanya di gedung DPR, Senin kemarin.
