TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar (2009-2015) Hajriyanto Y. Tohari sanksi Musyawarah Nasional Luar Biasa bisa dilangsungkan sesuai rencana. Sampai kini ia tak melihat persiapan khusus untuk pelaksanaan hajatan pengambilan keputusan tertinggi partai beringin ini.

"Saya belum yakin bakal berlangsung Munas 2016, karena saya belum mendengar pembentukan panitia munas baik panitia penyelenggara, panitia pengarah, maupun panitia pelaksana," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat 2009-2014 ini dalam diskusi "Ke Mana Golkar Pergi?" di Bakoel Koffie, Cikini, Ahad, 21 Februari 2016.

Hajriyanto menjelaskan proses penyelenggaraan Munas membutuhkan waktu dan tak bisa disepelekan. Jika munas hendak digelar Maret, kemungkinan bisa terselenggaranya Munas semakin dipertanyakan. "Sekarang saja sudah tanggal 21 mustahil dapat diselesaikan dalam waktu sebulan, jika tidak nanti akan menimbulkan konflik baru, terutama dari konflik DPD (Dewan Pimpinan Daerah)," kata dia.

Hajriyanto menyoroti belum adanya penunjukan Steering Comitee serta Organizing Comitee dalam kepanitian. Dua kepanitian itu dianggap penting dalam penyelenggaraan Munas lantaran keduanya berwenang memutuskan hal-hal krusial, termasuk mekanisme pemilihan Ketua Umum.

Walaupun begitu, Hajriyanto percaya Munas bisa menyelesaikan masalah internal Partai Golkar. Namun, ia menganggap perlu seluruh pengurus partai beringin berkeinginan melakukan rekonsiliasi dan bersikap adil terhadap hak dan kewajiban.

Tanpa kesadaran itu, kata dia, bukan tak mungkin Munas hanya menjadi kegiatan ke tiga yang tak menyelesaikan konflik. "Jika ini tidak ditempuh, tidak mustahil akan melahirkan perpecahan baru. Pihak yang kalah akan melakukan gerakan lagi," kata dia.

Awal tahun ini, kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono telah melakukan rekonsiliasi. Kedua kubu sepakat menggelar Musyawarah Nasional. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Yorrys Raweyai sebelumnya mengatakan rapat pembentukan kepanitian musyawarah nasional luar biasa masih berlangsung. Munas rencananya digelar pada April atau Mei.

Dalam rekonsiliasi itu, Aburizal dan Agung bersepakat tak maju sebagai ketua umum. Aburizal sendiri dikabarkan mengincar Jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Golkar. Adapun sejumlah nama kandidat pengganti Aburizal yang sudah beredar di sejumlah pemberitaan antara lain Idrus Marham, Agus Gumiwang Kartasasmita, Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Ade Komaruddin, Setya Novanto, Aziz Syamsuddin, Roem Kono, Mahyudin, dan juga Nurdin Halid.

EGI ADYATAMA