TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah menunjuk tujuh kota menjadi daerah percontohan proyek pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah. Pramono mengatakan keputusan ini diambil dalam rapat terbatas kabinet mengenai pengelolaan sampah di kantor Presiden, Jumat, 5 Februari 2016.

Ketujuh kota tersebut meliputi 6 kota di Pulau Jawa dan 1 kota di Sulawesi. "Tujuh kota yang akan menjadi proyek atau kegiatan awal adalah Jakarta, Bandung, Tangerang, Semarang, Surabaya, Solo, dan Makassar," katanya di kantor Presiden.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan tujuh kota tersebut merupakan kota besar yang produksi sampahnya mencapai 1.000 ton per hari. Sedangkan salah satu kota itu, yaitu Solo, hanya memproduksi sampah 250 ton per hari.

Kata Pramono, Solo masuk sebagai pilot project (proyek percontohan) karena akan dijadikan percontohan untuk kota-kota dengan produksi sampah sebesar 200-250 ton per hari. Presiden Joko Widodo, kata Pramono, berharap penunjukan tujuh kota ini akan mengatasi masalah sampah yang sangat serius di seluruh Indonesia.

Pemerintah, kata Pramono, akan menyiapkan peraturan presiden sebagai payung hukum untuk pembangkit listrik berbasis sampah. Adapun perpres tersebut sudah diajukan kepada Presiden, yang dikoordinasi Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli. "Perpres sudah selesai ditandatangani para menteri terkait," tuturnya.

Ia mengatakan tujuan perpres ini adalah mempercepat pemanfaatan sampah menjadi tenaga listrik. Namun, kata Darmin, yang menjadi kendala adalah harga listrik yang dihasilkan dari sampah terlalu mahal. "Sekarang dibuat mekanisme dan perhitungan yang jelas. Kalau terlalu mahal, pemerintah akan membantu," katanya.

Darmin mengatakan, dalam perpres, PLN diwajibkan membeli listrik dari hasil pengolahan sampah itu. Perihal harga, Darmin menegaskan, pemerintah pusat akan turun tangan jika tidak ada kesepakatan harga. "Soal harga, mereka akan berunding. Kalau ada yang tidak selesai, pemerintah pusat akan turun tangan," ucapnya.

ANANDA TERESIA