Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Pulau Madura. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, masih ada pro dan kontra terhadap usulan wilayah Madura yang ingin memekarkan diri menjadi provinsi. Dok. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Bangkalan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mengaku kecewa pada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo karena tidak dilibatkan dalam pembahasan penurunan tarif jembatan Suramadu sebesar Rp 50 persen. "Ini pelecehan, kenapa hanya melibatkan Bu Risma (wali kota terpilih Surabaya)" kata Sekretaris Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Bangkalan Hotib Marzuki, Kamis, 4 Februari 2016.
Penurunan tarif itu, kata Hotib, tentu membahagiakan masyarakat Madura. Namun sepatutnya Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga dimintai pendapat karena dampak baik atau buruk dari penurunan tarif itu akan dirasakan langsung masyarakat Bangkalan dan Madura secara keseluruhan. "Kenapa bupati se-Madura tidak diajak bicara, apa bedanya bupati dengan wali kota?" ujar dia.
Kekecewaan juga diungkapkan Wakil Bupati Bangkalan Mondir Rofi'i. Dia menilai momen yang dipilih pemerintah untuk menurunkan tarif Suramadu tidak tepat. Mestinya, kata dia, tarif Suramadu diturunkan setelah pembangunan kawasan industri di kawasan kaki Suramadu sisi Madura, rampung dibangun. "Kalau aktivitas industri belum jalan, saya kira penurunan tarif tidak berdampak signifikan," kata dia.
Dengan situasi pembangunan di Bangkalan yang stagnan, Mondir mengakui, penurunan tarif itu akan berdampak bagi industri kecil karena ongkos angkutan barang dan jasa jadi lebih murah. Namun, dia menilai, yang diuntungkan dari geliat ekonomi itu bukan Kabupaten Bangkalan tetapi Kota Surabaya karena tarif yang murah akan membuat warga semakin mudah membelanjakan uang di Surabaya. "Waktu masih tarif lama, Warga Bangkalan ngopi aja ke Surabaya," ungkap dia.
Mondir menambahkan yang paling mengkhawatirkan dari penurunan tarif itu adalah akan kian banyak orang luar Bangkalan menguasai tanah di Bangkalan. Saat ini, kata dia, hampir seluruh tanah yang berada di sekitar akses jalan menuju Suramadu telah dikuasai orang luar. "Kami tidak menolak investasi, tapi kami ingin investasi yang masuk ke Bangkalan adalah investasi yang ramah terhadap budaya dan adat istiadat di Madura," jelas dia.
