TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan isu pencopotan Fahri Hamzah dari partai tidak benar. Hingga saat ini, kata Hidayat, permasalahan terkait dengan Fahri masih dibahas di dalam internal partai sendiri.
"Itu proses yang masih berjalan, belum ada keputusan final tentang hal ini," kata Hidayat, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 1 Februari 2016. Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS juga saat ini masih memproses perkara yang menjerat Fahri.
Hidayat mengatakan saat ini proses yang berjalan di internal partai sudah sesuai dengan mekanisme dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun ia menegaskan hasilnya masih belum bisa dipublikasikan karena belum ada hasil sama sekali. Ia juga tak mengetahui kenapa isu pemecatan Fahri bisa muncul.
Baca: Kader PKS Minta Fahri Hamzah Dicopot Dari Wakil Ketua DPR
"Itu pernyataan bukan dari partai, bukan dari lembaga partai, dan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta," katanya. Ia mengharapkan masyarakat menunggu hasil resmi dari proses di BPDO dan tidak mengambil kesimpulan sendiri.
"Tidak ada batasan akhir terkait dengan proses (di BPDO) ini berapa lama, sesuai dengan perkembangan saja dan karena juga sebagiannya tidak sepenuhnya terkait dengan murni di dalam partai, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kondisi-kondisi di luar partai," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.
Baca: Partai Keadilan Sejahtera | PKS
Fahri santer diisukan dipecat dari PKS baru-baru ini. Kabar ini menyusul kabar sebelumnya yang mengatakan ia ada dalam pembahasan dari BPDO Partai. Fahri banyak dipermasalahkan karena dianggap terlalu mendukung mantan Ketua DPR Setya Novanto, saat Novanto terjerat kasus pencatutan nama presiden dan permufakatan jahat di Mahkamah Kehormatan Dewan.
EGI ADYATAMA
Berita terkait
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
11 jam lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
1 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
3 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
3 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
6 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
6 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPrabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya