PKS Belum Pecat Fahri Hamzah  

Reporter

Senin, 1 Februari 2016 13:29 WIB

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid (kiri) berjabat tangan dengan Duta Besar Azerbaijan, Tamerlan Qarayev di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Februari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan isu pencopotan Fahri Hamzah dari partai tidak benar. Hingga saat ini, kata Hidayat, permasalahan terkait dengan Fahri masih dibahas di dalam internal partai sendiri.

"Itu proses yang masih berjalan, belum ada keputusan final tentang hal ini," kata Hidayat, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 1 Februari 2016. Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS juga saat ini masih memproses perkara yang menjerat Fahri.

Hidayat mengatakan saat ini proses yang berjalan di internal partai sudah sesuai dengan mekanisme dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun ia menegaskan hasilnya masih belum bisa dipublikasikan karena belum ada hasil sama sekali. Ia juga tak mengetahui kenapa isu pemecatan Fahri bisa muncul.

Baca: Kader PKS Minta Fahri Hamzah Dicopot Dari Wakil Ketua DPR

"Itu pernyataan bukan dari partai, bukan dari lembaga partai, dan itu sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta," katanya. Ia mengharapkan masyarakat menunggu hasil resmi dari proses di BPDO dan tidak mengambil kesimpulan sendiri.

"Tidak ada batasan akhir terkait dengan proses (di BPDO) ini berapa lama, sesuai dengan perkembangan saja dan karena juga sebagiannya tidak sepenuhnya terkait dengan murni di dalam partai, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kondisi-kondisi di luar partai," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

Baca: Partai Keadilan Sejahtera | PKS

Fahri santer diisukan dipecat dari PKS baru-baru ini. Kabar ini menyusul kabar sebelumnya yang mengatakan ia ada dalam pembahasan dari BPDO Partai. Fahri banyak dipermasalahkan karena dianggap terlalu mendukung mantan Ketua DPR Setya Novanto, saat Novanto terjerat kasus pencatutan nama presiden dan permufakatan jahat di Mahkamah Kehormatan Dewan.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

11 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya