DPR Bentuk Tim Pengawas Intelijen karena Operasinya Rahasia  

Reporter

Jumat, 29 Januari 2016 14:32 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bersama anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat baru saja membentuk Tim Pengawas Intelijen Negara pada Selasa, 26 Januari lalu. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin, yang diangkat menjadi salah seorang anggota Tim Pengawas Intelijen Negara, membeberkan alasan pembentukan lembaga tersebut.

“Pembentukan lembaga ini sesuai dengan konstitusi negara yang menyatakan fungsi Komisi I adalah mengontrol Badan Intelijen Negara,” katanya melalui sambungan telepon, Jumat, 29 Januari 2016.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan lembaga itu berfungsi mengawasi penanganan kasus-kasus tertentu, yang sifatnya lebih umum. Hasanuddin tidak mencontohkan kasus yang dimaksud. “Sesuai konstitusi, BIN melakukan kegiatan intelijen yang sifatnya rahasia dan sulit terbuka. Karena rahasia inilah tim pengawas dibutuhkan,” ujarnya.

Hasanuddin berdalih pembentukan lembaga pengawas sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Di Pasal 43 menyebutkan dalam melaksanakan pengawasan terhadap intelijen, Komisi Pertahanan DPR membentuk tim pengawas tetap yang terdiri atas perwakilan fraksi dan pimpinan komisi di DPR yang khusus menangani bidang intelijen.

"Dalam kurun waktu maksimal setahun setelah UU Intelijen ada, pengawas intelijen juga sudah harus dibentuk," katanya. Hasanuddin tidak terlalu menggubris mengenai penting atau tidaknya keberadaan lembaga tim pengawas intelijen. Ia hanya mencontohkan negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa sudah memiliki lembaga pengawas intelijen.

Menurut dia, tim ini bisa mengawasi ketika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Ia menegaskan, pembentukan tim ini tidak akan menambah anggaran negara.

Komposisi anggota Tim Pengawas Intelijen Negara terdiri atas 14 orang. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menjadi ketua tim. Semua anggota Tim Pengawas merupakan anggota Komisi I Dewan yang terdiri atas Tantowi Yahya, Asril Hamzah Tanjung, Hanafi Raiz, Tubagus Hasanuddin, A. Fernandez, Ahmad Muzani, Joko Pujianto, Budi Yastri, Saiful Bahri Amsori, Ahmad Zainuddin, Dimyati Natakusumah, Supriyadin Ali Saputra, dan Arif Sugito.

BAGUS PRASETIYO

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

12 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya