Perbaiki Kinerja Legislasi, DPR Potong Masa Reses  

Rabu, 27 Januari 2016 19:27 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin saat memberikan keterangan pers usai menggelar rapat dengan Pimpinan Fraksi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Januari 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komarudin mengatakan telah memotong panjangnya masa reses anggota DPR dari semula 1-1,5 bulan menjadi 17 hari saja. Pemotongan ini, menurut dia, penting dalam rangka mempercepat program legislasi nasional yang ditargetkan DPR pada 2016 ini.

Keputusan ini diambil Ade dalam rapat pimpinan DPR lain, seperti Fahri Hamzah dan Agus Hermanto, siang tadi.

"Ini untuk memaksimalkan kinerja Dewan terutama legislasi. Ada 40 rancangan undang-undang yang dapat tercapai tahun ini," ujar Akom, sapaan akrab Ade, saat jumpa pers di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 27 Januari 2016.

Baca juga: Alasan DPR Bentuk Tim Pengawas Intelijen: Supaya Lebih Hebat?

Ade menjelaskan 17 hari masa reses akan dibagi menjadi sembilan hari kunjungan perorangan, lima hari kunjungan kerja komisi, serta tiga hari sosialisasi undang-undang. Politikus Golkar ini mengatakan penambahan jumlah masa reses bisa saja diberikan kepada anggota DPR yang juga merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Itu akan dibahas di Badan Musyawarah, jika berkaitan dengan tugas MPR dalam sosialisasi empat pilar," kata Akom menjelaskan.

Ade juga mengatakan, dari 40 program legislasi yang direncanakan tahun ini, ada 30-37 rancangan undang-undang prioritas yang ditargetkan terpenuhi. Dia optimistis, dengan adanya pemotongan masa reses ini, target tersebut bisa dicapai. Sepanjang tahun lalu, DPR hanya menghasilkan tiga undang-undang saja.

Untuk memperbaiki kinerja DPR, Ade mengaku akan meminta kontribusi pemerintah. "Saya dengan teman-teman akan mengajukan rapat konsultasi dengan presiden, untuk koordinasi, agar kehendak parlemen diiringi pemerintah, dalam hal ini oleh menteri untuk mengakselerasi pembuatan UU agar lebih produktif," katanya.

EGI ADYATAMA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya