Pascateror Bom Thamrin, Napi Teroris di LP Madiun Diawasi Ketat

Reporter

Rabu, 20 Januari 2016 21:43 WIB

Sipir dan petugas Kejaksaan Negeri Madiun sedang berjaga di pintu masuk penjara tempat Raheem Agbaje Salami, terpidana mati kasus narkotika, di LP Kelas 1 Madiun, 4 Maret 2015. Ia memiliki nama asli Jamiu Owolabi Abashin, kelahiran Lagos, Nigeria, 26 April 1974. Raheem Agbaje Salami merupakan nama dalam paspornya. TEMPO/Nofika Dian Nugroho

TEMPO.CO, Madiun - Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Madiun, Jawa Timur, meningkatkan pengawasan kepada lima narapidana kasus terorisme yang berada di tempat tersebut. "Untuk pengamanan kami terapkan sistem buka-tutup," kata Kepala Satuan Pengamanan LP Madiun Tjahja Rediantana, Rabu, 20 Januari 2016.

Pengamanan sistem buka-tutup tersebut, menurut Tjahja, diberlakukan pascateror bom di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Kamis lalu. Sipir yang berseragam maupun tidak melakukan pemantauan terhadap para narapidana terorisme saat berada di dalam maupun luar ruangan setiap saat. "Pemantauan bagi mereka menjadi fokus kami," ucap Tjahja.

Pemantauan intensif itu, kata dia, bertujuan menghindari penyebaran paham radikal oleh narapidana teroris terhadap 1.038 warga binaan lain di LP setempat. Upaya lain mengantisipasi kerawanan tersebut dengan memisahkan ruangan yang ditempati lima narapidana teroris dengan warga binaan lain.

Tjahja menyatakan, kelima narapidana teroris, yaitu Muhammad Agung, Abdullah Ummamity, William Maksum, Andi Al Kautsar, dan Ibnu Kholdun, ditempatkan di Blok D yang berada di deretan paling belakang LP. Blok dengan sepuluh ruangan tersebut memang dikhususkan bagi narapidana teroris.

"Sesuai protap (prosedur tetap) ruangan bagi narapidana menyesuaikan kasus pidananya, yaitu kriminal, narkotika, korupsi, dan terorisme," ujar Tjahja.

Langkah-langkah yang dijalankan LP itu demi pencegahan terorisme di dalam penjara. Untuk penanggulangan di luar, Tjahja menyatakan lembaganya melibatkan beberapa pihak terkait, salah satunya kepolisian yang memberi penekanan terhadap permasalahan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Anton Setiadji mengatakan pihaknya ikut memantau pergerakan narapidana yang mendekam di sejumlah LP. "Upaya antisipasi ini dibantu sejumlah pihak termasuk pemerintah daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM," kata Anton saat berkunjung ke Madiun, Senin lalu.

NOFIKA DIAN NUGROHO

Berita terkait

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

5 jam lalu

Kemenkumham Buka Suara soal Pembubaran Ibadah Mahasiswa Katolik di Tangsel

Ibadah mahasiswa katolik Universitas Pamulang (UNPAM) di Kampung Poncol, Tangerang Selatan dibubarkan warga.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

4 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

4 hari lalu

Syarat Pendaftaran CPNS Polsuspas Lengkap 2024

Polsuspas Kemenkumham menjadi salah satu formasi yang banyak diminati pelamar CPNS. Apa saja syarat pendaftaran CPNS Polsuspas 2024?

Baca Selengkapnya

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

7 hari lalu

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 dan Syaratnya

Kapan jadwal pendaftaran sekolah kedinasan pada 2024? Ini penjelasan Kemenpan RB serta syarat yang harus dipenuhi ketika mendaftar.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

7 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Kembalikan Aturan Impor Bahan Baku Industri ke Aturan Lama, Ini Alasannya

Mendag Zulkifli Hasan kembalikan aturan impor bahan baku industri. Apa alasannya? Begini bunyi Permendag 25/2022.

Baca Selengkapnya

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

7 hari lalu

Indonesia akan Gugat KPK Inggris soal Kasus Suap Pembelian Pesawat Garuda

Lembaga antikorupsi Inggris, Serious Fraud Office (SFO), mendapat kompensasi 992 juta Euro terkait kasus suap pembelian pesawat Garuda pada 2017

Baca Selengkapnya

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

8 hari lalu

Komitmen Dorong Hak Kekayaan Intelektual

Kemenkumham selama 10 tahun terakhir menelurkan berbagai program untuk mengungkit kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual. Termasuk perjuangan di kancah global demi pengakuan dunia.

Baca Selengkapnya

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

27 hari lalu

Menkumham Beri Remisi Lebaran 159.557 Narapidana, Bagaimana Aturan dan Siapa yang Berhak Mendapatkannya?

Menkumham berikan remisi khusus kepada 159.557 narapidana saat perayaan Idul Fitri 1445 H. Apa dasar hukum pemberian remisi ini?

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

29 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

29 hari lalu

159.557 Narapidana Dapat Remisi Khusus Idulfitri 1445 H, Negara Disebut Menghemat Uang Makan Rp 81,2 Miliar

Yasonna Laoly mengatakan remisi dan PMP merupakan wujud nyata dari sikap negara sebagai penghargaan kepada napi yang berkelakuan baik.

Baca Selengkapnya