Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Ade Komarudin mengucapkan sumpah jabatan saat acara pelantikan Ketua DPR sisa masa jabatan tahun 2014-2019 saat Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 Januari 2016. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, tak mempermasalahkan pengangkatan Ade Komarudin sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Ade mengisi kursi Setya Novanto yang mundur setelah terjerat kasus 'papa minta saham' atau pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham PT Freeport.
Akbar menganggap wajar pengisian posisi tersebut jika merujuk pada pengambilan keputusan yang cepat. Hal ini dimaksudkan agar kekosongan posisi tak berlarut-larut. "Saya kira tidak ada masalah karena memang sudah kosong dan perlu diisi," kata Akbar di Jakarta, Selasa, 12 Januari 2016.
Posisi Ade Komarudin, kata dia, masih sah sebagai pengganti Setya. Pasalnya, menurut dia, pengganti Setya Novanto dilakukan pada Desember, sehingga Partai Golkar hasil Munas Riau dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie masih berlaku.
Sebaliknya, pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR dalam rapat paripurna pada Senin lalu, justru dinilai banyak pihak cacat hukum. Sejumlah anggota menyoal legalitas Partai Golkar sebagai partai pengusung.
Kubu Agung Laksono juga menolak. Mereka menganggap pelantikan seharusnya dilakukan setelah konflik internal partai selesai. Kubu Agung seharusnya dilibatkan dalam pembicaraan ini. Apalagi mereka menginginkan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Ketua DPR. Meski menolak, mereka menegaskan tak menolak Ade Komarudin sebagai Ketua DPR.
