TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo mengatakan Ade Komaruddin memang pantas menjabat sebagai Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto. Namun, menurut Arif, seharusnya Partai Golkar menyelesaikan konflik internal terlebih dulu sebelum Ade dilantik pada Rapat Paripurna DPR hari ini, Senin, 11 Januari 2016.

"Ade Komaruddin adalah kawan baik bagi saya. Menurut saya, beliau layak. Problemnya adalah konsolidasi Partai Golkar belum selesai," ujar Arif saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Arif melanjutkan, secara hukum saat ini Golkar tidak memiliki legalitas kepengurusan. Pelantikan Ade sebagai Ketua DPR seharusnya dilakukan setelah mendapatkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM, yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar.

Hampir setahun terakhir kepengurusan Golkar terbelah dua. Pertama, kubu Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar versi Munas Bali. Kedua, kubu Agung Laksono, Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol. Keduanya mengklaim sebagai pengurus yang sah. "Agar tidak menjadi pertanyaan, sebaiknya konsolidasi segera dilakukan agar aspek legal formalnya terpenuhi," kata Arif.

Arif menyesalkan jalannya pelantikan Ade Komaruddin, yang menggantikan Setya Novanto. Dia menganggap pelantikan tersebut dilakukan terburu-buru. "Kami tidak terlibat dalam proses itu. Kenapa tidak bisa bersabar? Justru karena sudah dilantik jadi masalah. Bagaimana mungkin posisi yang secara legal formal masih dipertanyakan dilantik jadi Ketua DPR?" tuturnya.

Meskipun posisi Ketua DPR merupakan hak Golkar sesuai dengan undang-undang, pelantikan ini akan menjadi preseden buruk. "Kalau begini, institusi lain akan rusak juga. Setiap ada konflik, kuat-kuatan. Tidak peduli pada institusi yang ada dan selalu menyisakan problem hukum. Ini bukan pendidikan politik yang baik."

ANGELINA ANJAR SAWITRI