Presiden Jokowi bergegas meninggalkan wartawan usai memberikan keterangan pers terkait proses sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI di Istana Negara, Jakarta, 15 Desember 2015. ANTARA/Yudhi Mahatma
TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendorong Presiden Joko Widodo melakukan perombakan kabinet. Alasannya, saat ini pemerintah butuh sosok menteri yang dianggap bisa bekerja secara efektif dan efisien.
"Butuh penguatan sistem kabinet presidensial. Harus memilih menteri yang loyal dan tak bertuan selain kepada Presiden," kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir saat jumpa pers di kantornya, Rabu, 30 Desember 2015. Sikap menteri seperti inilah yang menurutnya sering memicu kegaduhan.
Sistem presidensial juga perlu diperkuat agar fungsi pemerintahan tak rancu. Haedar menilai, saat ini pembagian fungsi legislatif dan eksekutif sudah tak jelas lagi. Legislatif dinilai terlalu dominan sehingga pemerintah tampak lemah. Hal ini diperparah dengan adanya menteri yang kurang loyal kepada presiden.
Namun, ketika ditanya tentang menteri mana yang sebaiknya diganti, Haedar menyerahkannya pada Jokowi dan Jusuf Kalla. Dia juga membantah dorongan rombak kabinet yang disuarakannya mewakili kepentingan Partai Amanat Nasional, yang saat ini sedang gencar meminta reshuffle.
Walaupun mendukung adanya rombak kabinet, Haedar berharap reshuffle kali ini menjadi yang terakhir. Alasannya, semakin sering berganti menteri, kinerja pemerintah dinilai tidak akan efektif.
