Calon pimpinan (capim) KPK Saut Situmorang menyampaikan pendapat saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih, Saut Situmorang, mengaku tak memiliki kompetensi yang lebih baik di banding kandidat yang saring Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, tingkat keterpilihannya cenderung dilatari proses politik. “Mungkin yang menyeleksi lagi ngawur milih Saut,” ujarnya, Sabtu, 19 Desember 2015.
Saut mengatakan sembilan kandidat lain yang ikut tahapan seleksi sejatinya memiliki keunggulan dibanding dirinya. Namun, kemampuan akademik itu tak cukup meyakinkan bagi wakil rakyat di parlemen. “Saya tahu, Surya Chandra itu orang pintar. Tapi saya heran kenapa dia tidak dapat suara sama sekali. Tapi itulah proses politik,” katanya.
Meski tak cakap menguasai persoalan hukum, Saut berjanji akan membawa warna baru bagi kelembagaan KPK. Staf Ahli di Badan Intelijen Negara ini berniat mengubah wajah KPK menjadi lebih ramah. Aspek penindakan yang selama ini menjadi orientasi KPK akan dikesampingkan. Kerja-kerja KPK nantinya terfokus di bidang pencegahan.
“Aspek penindakan itu cukup 20 persen saja, selebihnya perlu diarahkan untuk kerja-kerja pencegahan,” katanya. Saut mengakui pemikiran itu kerap menuai kritik dari para koleganya. Namun reaksi itu tak mengubah pendiriannya. “Saya akan mati-matian ngotot mempertahankan pemikiran yang saya buat dalam makalah saya,” ujarnya.
Mantan dosen hukum pidana Universitas Indonesia yang kini banyak bergiat sebagai pengacara, Nasrullah, menilai sosok Saut merupakan salah satu kandidat yang tidak cukup populer di mata masyarakat. Namun pemikiran yang ia miliki sebangun dengan isu yang saat ini diembuskan mayoritas fraksi di parlemen.
“Keputusan DPR tentu tak akan berseberangan dengan politik hukum mereka,” kata Nasrullah. Menurut dia, gagasan Saud dianggap menarik bagi mayoritas fraksi yang selama ini menggiring fokus kelembagaan KPK ke bidang pencegahan dan mendukung rencana revisi Undang-Undang KPK. “Kalau menentang tentu tak akan mereka pilih,” katanya.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.