NTT Usulkan Pemekaran Lima Kabupaten

Reporter

Editor

Zed abidien

Jumat, 18 Desember 2015 11:26 WIB

Pantai Pasir Panjang di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bersama DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) selama tahun 2015 mengusulkan sebanyak lima calon daerah otonom baru ke pemerintah pusat untuk ditetapkan sebagai kabupaten.

Daerah-daerah yang diusulkan otonom itu adalah Pahungalodu, Sumba Selatan, dan Sumba Timur Jaya. Ketiganya merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Sumba Timur. Sedangkan dua lagi adalah Amfoang yang dimekarkan dari Kabupaten Kupang, serta Pantar di Kabupaten Alor. "Kami sudah mengeluarkan keputusan DPRD NTT terhadap kelima calon daerah otonom baru itu," kata Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno kepada wartawan di Kupang, Jumat, 18 Desember 2015.

Keputusan DPRD NTT yang dikeluarkan, menurut dia, di antaranya penetapan calon ibu kota calon daerah otonom baru di lima kabupaten, serta penyertaan modal bagi calon daerah otonom baru. "Kami sudah mengusulkan ke pemerintah pusat," katanya.

Tujuan dari pembentukan daerah otonom baru ini adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut. Sebab, topografi NTT yang berbukit dan sulit dijangkau membuat pelayanan tidak bisa merata.

Terkait dengan rencana pembentukan Provinsi Flores, kata Anwar, DPRD tetap mendukung. Langkah ini ditunjukkan dengan mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi, tapi anggaran itu justru tak terpakai. "Tidak pernah ada sosialisasi," katanya.

Dengan penambahan calon daerah otonom baru ini, NTT akan memiliki 26 kabupaten dan 1 kota, dari 21 kabupaten dan 1 kota yang dimiliki saat ini.

YOHANES SEO

Berita terkait

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

3 hari lalu

Hadiri Penetapan Caleg Terpilih di Solo, Gibran Berharap Bisa Merangkul Semua Kekuatan Politik

Gibran berharap Pemerintah Kota Solo dapat menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh anggota DPRD.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

6 hari lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

9 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

37 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

44 hari lalu

Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.

Baca Selengkapnya

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

48 hari lalu

William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya

Baca Selengkapnya

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

53 hari lalu

Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.

Baca Selengkapnya

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

4 Maret 2024

Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

4 Maret 2024

Meninggal Dunia Sebelum Kampanye, Caleg PAN Raih Suara Terbanyak di Jabar

Meski telah meninggal dunia sebelum masa kampanye, caleg dari partai PAN, mendapatkan raihan suara terbanyak.

Baca Selengkapnya

Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

2 Maret 2024

Komisioner KPU Jayawijaya Dianiaya Massa Distrik Asotipo, Pleno Dibatalkan

Penganiayaan Komisioner KPU dan perusakan Gedung DPRD Jayawijaya berawal saat massa Distrik Asotipo datang membawa alat tajam dan batu.

Baca Selengkapnya