Komisi Hukum Pilih 5 Pemimpin KPK Malam Ini

Reporter

Rabu, 16 Desember 2015 16:04 WIB

(kiri-kanan) Calon Pimpinan KPK: Saut Situmorang, Sujanarko, Robby Arya Brata, Basaria Panjaitan, Agus Rahardjo, Surya Tjandra dan Johan Budi SP berbincang sebelum mengikuti uji makalah bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, 4 Desember 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny Kabur Harman mengatakan anggotanya akan memilih lima pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi pada malam ini, Rabu, 16 Desember 2015. Menurut dia, lima nama itu paling lambat keluar besok.

"Pemilihan capim KPK definitif malam ini, dan paling lambat besok," kata Benny di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 16 Desember 2015. Namun, saat ditanya siapa kandidat yang dia jagokan, Benny enggan membocorkannya. "Belum ada. Tunggu saja malam ini."

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Gerindra, Wenny Warrouw, juga enggan membocorkan kandidat yang ia pilih nanti. Menurut Wenny, pilihannya akan diputuskan setelah merampungkan uji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon yang tersisa, yakni Busyro Muqoddas dan Laode Muhammad Syarief. "Masih terlalu jauh, kalau sepuluh itu sudah diselesaikan, akan saya jawab."

Wenny tak terlalu mempersoalkan tidak adanya unsur kejaksaan dari sepuluh calon saat ini. Dia menganggap itu semua kesalahan panitia seleksi. Yang terpenting, kata dia, nantinya calon yang terpilih harus belajar teknik dan taktik penuntutan. "Kalau dilihat dari cacat formal saja, dari delapan calon itu tinggal empat," ujar Wenny.

Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, I Putu Sudiartana, mengaku belum memutuskan memilih siapa. Menurut dia, nanti akan diputuskan dalam rapat fraksi.

Dari calon-calon yang sudah menjalani uji kelayakan sejak dua hari lalu, Putu menilai hampir semua memiliki kelayakan dan keahlian pada bidangnya. Dia mencontohkan Agus Rahardjo yang ahli pada bidang pengadaan barang dan jasa. "Yang lain ahli pada perpajakan, satu pada bidang pidana. Tinggal lagi melihat dua, memilih yang bagus di antara yang bagus," tuturnya.

Dia memastikan nanti akan terpilih lima pemimpin. Padahal sebelumnya Komisi Hukum mempersoalkan banyaknya calon yang dianggap tidak sesuai undang-undang tentang KPK.

"Tidak harus tamatan hukum. Kalau kata Pak Johan Budi yang penting paham hukum. Tapi, kan, banyak kalangan yang mengkritisi karena ini penegakan hukum, jadi harus mengerti hukum," ucap Putu.

Ada sepuluh calon pemimpin KPK yang ikut uji kelayakan dan kepatuhan di Komisi Hukum sejak dua hari lalu. Mereka adalah Sujanarko, Saut Situmorang, Alexander Marwatta, dan Johan Budi Sapto Pribowo pada hari pertama. Keesokan harinya, Komisi Hukum menguji Surya Tjandra, Robby Arya Brata, dan Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan. Pada hari terakhir ini, ada Agus Rahardjo, Busyro Muqoddas, dan Laode Muhammad Syarief.

LINDA TRIANITA

Berita terkait

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

10 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

1 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

6 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

6 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya