TEMPO.CO, Jakarta - Pada hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015. Rapat paripurna ini digelar setelah sebelumnya, pada 8 Desember lalu, rapat paripurna ditunda karena tidak memenuhi kuorum.

Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Subagyo mengatakan dua RUU tersebut memang sudah lama diusulkan dalam Prolegnas Prioritas 2015. Kenyataannya, menurut Firman, dalam proses pembahasan dua RUU tersebut terjadi penguluran waktu. Semua proses Baleg tertunda akibat tidak dilimpahkan dalam musyawarah untuk diambil keputusan.

"Minggu lalu akan diparipurnakan, tapi tidak kuorum. Karena itu, hari keputusan dalam rapat paripurna hari ini akan menjadi salah satu landasan untuk menindaklanjuti pembahasan dua RUU tersebut," ujar Firman.

Firman pun pesimistis dua RUU ini bisa diproses dalam Prolegnas Prioritas 2015 mengingat, pada 18 Desember besok, DPR akan reses. "Saya rasa tidak mungkin dalam waktu beberapa hari ini, ya. Makanya ini akan diteruskan untuk masuk ke Prolegnas 2016. Kecuali, ada putusan-putusan lain antara DPR dan pemerintah mengenai dilakukannya sidang selama masa reses. Akan tetapi, dilihat juga tingkat urgensinya, karena ini kan keputusan politik bersama," tuturnya.

Menurut Firman, apabila sebuah RUU sudah masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2015 tapi belum selesai dibahas tahun ini, RUU tersebut bisa dimasukkan ke dalam Prolegnas 2016. "Nanti akan diparipurnakan lagi. Setelah panitia kerja (panja) memutuskan itu masuk ke dalam Prolegnas 2016, akan ada rapat pleno Baleg, lalu masuk ke Badan Musyawarah dan selanjutnya akan paripurna. Kalau dalam panja tidak masuk, ya, tidak dibahas," kata Firman.

Pada 27 November lalu, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly serta Badan Legislasi Nasional Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengusulkan Rancangan Undang-Undang Tax Amnesty dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2015. Artinya, dua RUU itu akan disahkan paling lambat akhir tahun ini.

RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak merupakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah. Adapun revisi UU KPK adalah RUU inisiatif DPR yang mana pada awal Oktober lalu sempat membuat heboh publik. Dalam usul tersebut terdapat beberapa pasal yang justru akan melemahkan kedudukan KPK, seperti pembatasan usia KPK yang hanya 12 tahun, penyadapan oleh KPK harus melalui izin jaksa, dan penanganan kasus korupsi di bawah Rp 50 miliar.

Namun Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa ada empat poin revisi UU KPK yang akan dibahas pemerintah. Yang pertama menyangkut surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Poin kedua mengenai adanya pengawas bagi KPK. Poin ketiga terkait dengan penyadapan, di mana penyadapan dilakukan setelah ada alat bukti yang menyatakan orang tersebut terlibat korupsi. Poin revisi yang terakhir adalah adanya penyidik independen.

ANGELINA ANJAR SAWITRI