Pilkada Kabupaten Kepulauan Pangkep Berlangsung Ketat

Reporter

Editor

Budi Riza

Minggu, 13 Desember 2015 19:06 WIB

Seorang warga dibantu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada ulang Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di tempat pemungutan suara (TPS) 6, Desa Sesetan, Denpasar, Bali, 13 Desember 2015. Pemungutan suara ulang di TPS itu direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilu karena adanya 6 warga yang menggunakan formulir C6 atas nama orang lain pada Pilkada serentak 9 Desember lalu. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Pangkep - Dua dari tiga belas kecamatan di kabupaten Kepulauan Pangkep diperkirakan bakal menjadi penentu kemenangan pasangan calon nomor urut 4 yaitu Syamsuddin A Hamid-Syahban Sammana dan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Rahman Assegaf-Kamrusamad. Kedua kecamatan itu adalah Liukang Tangayya dan Liukang Kalmas.


Inkumben Wakil Bupati Pangkep Rahman Assegaf mengatakan, “Kami masih menunggu hasil perhitungan suara di dua kecamatan itu. Karena data dari KPU RI selsih suara saya dengan Pak Syamddin hanya 1 persen lebih,” kata dia, yang mengaku merasa yakin bakal menang di kedua kecamatan ini, Minggu, 13 Desember 2015.


Mengenai ini, inkumben Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid tidak berhasil dihubungi. Sekretaris Golkar Kabupaten Pangkep, Rahmat Nur, mengklaim dua kecamatan itu merupakan basis suara pasangan nomor 4, yang diusung Partai Demokrat, PDIP, PKS, dan Hanura.


“Tidak akan terjadi gugatan di MK. Sebab selisihnya jauh kalau benar pasangan ini yang menang di dua kecamatan itu,” kata Rahmat.


Berdasarkan rekapitulasi suara yang masuk di website KPU RI hingga hari ini, pasangan Rahman Assegaf-Kamru Samad memperoleh 70.585 suara atau 43,02 persen.


Advertising
Advertising

Kemudian Sangkala H. Taepe- Andi M. Ali Gaffar sebanyak 18.691 suara atau 11,39 persen dan Nur Achmad-Hafsul W. Hafattah memperoleh 1.056 Suara atau 0,64 persen,


Sedangkan Syamsuddin A Hamid-Syahban Sammana memperoleh 73.728 suara atau 44,94 persen. Adapun data yang masuk telah mencapai 90,10 persen di 546 dari 606 tempat pemungitan suara.



ARDIANSYAH RAZAK BAKRI

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya