Rekapitulasi Suara Pilkada Pangkep Kelar

Reporter

Editor

Budi Riza

Minggu, 13 Desember 2015 19:01 WIB

Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) menunjukan surat suara kepada pemilih dalam Pilkada ulang Walikota dan Wakil Walikota Denpasar di tempat pemungutan suara (TPS) 6, Desa Sesetan, Denpasar, Bali, 13 Desember 2015. Pemungutan suara ulang di TPS itu direkomendasikan oleh Panitia Pengawas Pemilu karena adanya 6 warga yang menggunakan formulir C6 atas nama orang lain pada Pilkada serentak 9 Desember lalu. TEMPO/Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Pangkep -- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Pangkep menyebutkan proses penghitungan rekapitulasi suara telah rampung di 13 Kecamatan di Kabupaten Pangkep.


Saat ini, kotak suara dari 11 Kecamatan sudah tiba di kantor KPUD dan masih menunggu dua kotak suara yang akan tiba dari kecamatan di pulau terluar yaitu Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas. "D ijadwalkan tiba hari ini (Minggu) dan besok (Senin),” kata Aminah, anggota KPUD Pangkep, Minggu, 13 Desember 2015.


Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Pangkep, Saharuddin Hafid, mengatakan kotak suara dari Kecamatan Kalmas telah dijemput dan sudah tiba di KPUD Pangkep sejak siang kemarin. Sedangkan kotak suara dari Liukang Tangaya diperkirakan bakal tiba hari ini.


Kepala Polres Pangkep Ajun Komisaris Besar M. Hidayat membenarkan hal ini. Informasi serupa diperolehnya dari radio amatir. “Ini dari laporan petugas polisi di sana,” kata dia.


Adapun logistik 26 buah kotak suara dari wilayah kepulauan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara telah tiba pada Sabtu pekan lalu. Pengawalan melibatkan petugas Polres Pangkep, Anggota BKO Brimob Polda SulSel, dan anggota TNI Kodim 1421 Kabupaten Pangkep.


Advertising
Advertising

BADAUNI A.P.

Berita terkait

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya